LBH Jakarta: Revisi UU KPK Eleminir Kewenangan KPK yang Kita Banggakan

Jakarta - LBH Jakarta turut mengkritik revisi UU KPK. Revisi UU KPK dinilai tiba-tiba muncul dan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Belum lagi kemarin kita dikagetkan bagaimana muncul RUU KPK yang berupaya untuk mengeliminir, memangkas berbagai kewenangan komisi antirasuah yang kita banggakan, yang kita harapkan selama ini untuk mewujudkan Indonesia bersih, Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tiba-tiba muncul," kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2019).

"Tidak pernah muncul di Prolegnas tahun ini, dan secara cepat kemudian masuk dalam agenda legislasi yang pembahasannya hanya kurang dua minggu ini. Dan anehnya, mengerikannya, Presiden menyetujui proses yang sangat inkonstitusional itu. Ini persoalan besar," imbuhnya.

Baca juga: Soal KPK, Andi Arief Ingatkan Jokowi Soal Penggulingan Soeharto

Arif menyatakan revisi UU KPK janggal dan cacat secara formal dan substansial. Cacat formal, menurut Arif, karena tidak pernah masuk Prolegnas dan melibatkan kementerian/lembaga terkait, termasuk KPK sendiri, dalam proses pembahasannya.

"Secara substantif, katanya kan mau menguatkan KPK, itu jelas tidak benar. Kita lihat justru yang ada adalah mengebiri atau mengamputasi berbagai kewenangan-kewenangan penting yang dimiliki KPK selama ini sehingga bisa efektif menjadi lembaga antirasuah yang bisa memberantas korupsi di Indonesia," ujar Arif.



Menurut Arif, independensi KPK harus dijaga. Ia mengatakan pimpinan KPK seharusnya orang yang independen serta memiliki rekam jejak, integritas, dan visi pemberantasan korupsi yang jelas.

"Tetapi kalau kita lihat kemarin capim yang terpilih ini secara catatan integritas, catatan rekam jejak, dan visi pemberantasan korupsinya dipertanyakan. Ini preseden buruk, akan menjadi pintu masuk untuk pelemahan KPK," tegasnya.

Arif mengatakan revisi UU KPK juga akan menjadi preseden buruk bagi penyelamatan Indonesia dari praktik-praktik korupsi. Ia pun meminta masyarakat menyuarakan penolakannya terhadap revisi UU tersebut.

"Kita berharap seluruh elemen masyarakat bersuara untuk menyelamatkan harapan kita semua supaya Indonesia tetap bersih, Indonesia bebas korupsi, dengan cara ya kita tolak revisi (UU) KPK. (azr/rvk)