Wiranto Gelar Rakor Bersama KLHK, Bahas Karhutla Sumatera-Kalimantan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Rapat membahas perkembangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.

"Hari ini kita kembali melakukan rakor tentang bagaimana kita menanggulangi karhulta di wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, kita sudah melapor ke Presiden di istana untuk bagaimana kita meningkatkan penanggulangan karhutla ini," ujar Wiranto saat membuka rapat di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Asap Parah, Jokowi Dituntut Tepati Janji Copot Kapolda dan Danrem Riau

Wiranto mengatakan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pencegahan karhutla harus ditingkatkan. Dia menyebut puncak kekeringan di Indonesia ada pada bulan Agustus dan September, sehingga pemerintah masih punya waktu untuk melakukan pencegahan dan mencari solusi untuk pemadaman titik api.

"Nah beliau telah mewanti-wanti agar kegiatan yang baik merupakan penanggulangannya maupun pencegahannya terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Apalagi dari ramalan yang ada, maka pusat kekeringan, atau puncak kekeringan ada di bulan Agustus dan September. Nah ini kan masih ada waktu untuk kita mengalami puncak kekeringan," lanjut Wiranto.

"Dengan demikian, maka rasio kemungkinan munculnya titiik-titik api itu memang harus kita waspadai," lanjutnya.



Pada rapat koordinasi ini, Wiranto akan mendengarkan laporan dari berbagai pihak. Seperti, laporan dari Badan Penanggulang Bencana Nasional (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), KLHK, serta laporan dari perwakilan pemerintah daerah yang terkena dampak karhutla.

"Maka mekanisme dari rapat ini saya minta dulu laporan dari kepala BNPB Pak Doni, setelah itu dari BMKG minta juga menjelaskan ramalan cuaca bagaimana di mana ada titik api yang kira-kira dapat dipadamkan dengan hujan buatan karena hujan buatan itu yang perlu persyaratan awan diatas 70 persen. Di mana yang sudah bisa dilakukan hujan buatan," lanjutnya.

Baca juga: 7 Fakta Provinsi Riau, Daerah yang Tertutup Kabut Asap Kebakaran Hutan

Rapat dihadiri oleh Menteri LKH, Siti Nurbaya Bakar, Kepala BNPB Doni Munardo, perwakilan dari BMKG. Turut hadir dalam rapat perwakilan dari Pemerintahan Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sedangkan rapat berlangsung tertutup.

(lir/rvk)