Anies Ancam Tutup Pabrik Pembuat Polusi di Jakarta

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam akan menutup pabrik yang menyebabkan polusi. Anies menyebut hal itu bagian dari Instruksi Gubernur (Ingub) 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

"Begini satu itu (pabrik di) Cakung lalu ada lagi pembuatan arang itu juga melakukan pembakaran, itu tidak boleh, dan ini yang salah satu bagian dari Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 semua kegiatan yang menyisakan asap itu harus ada ukurannya," ucap Anies Baswedan kepada wartawan, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Inspeksi Pabrik Besi, Petugas DLH DKI Cek Cerobong Asap

Anies tidak segan menutup pabrik yang melanggar ketentuan. Dalam waktu dekat, dia mengatakan ada penertiban atau inspeksi bagi pabrik-pabrik arang.

"Penutupan pun mungkin dilakukan, jadi kita sekarang sedang proses untuk yang (pabrik) arang, nanti akan diproses semuanya bahkan seluruh cerobong-cerobong asap semua perusahaan hari ini, bukan hari ini sejak ada instruksi itu semua diukur," ucap Anies.



Anies mengungkapkan, setiap pabrik harus memiliki alat pengukur baku mutu asap yang dikeluarkan. Hal itu, kata dia, tidak bisa ditawar.

"Dan yang tidak punya alat pengukur harus punya alat pengukur, dan yang tidak memiliki ketentuan, diberi waktu untuk koreksi. Bila setelah waktu yang ditetapkan tidak beri koreksi, maka izinnya akan dicabut," ucap Anies.

Baca juga: Tekan Polusi di Jakarta, Industri Perlu Ditata

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Andono Warih menegur 47 industri manufaktur bercerobong selama 2019. Setelah pengawasan, 47 pabrik tersebut dinilai tidak memenuhi baku mutu.

"Pengawasan yang tadi disampaikan, mereka ada sebanyak 47 perusahaan, untuk yang manufaktur ada 114 manufacture industry yang memiliki cerobong kita sudah lakukan (pengawasan) 2019, ada 47 yang dapat teguran," kata Andono kepada wartawan di PT Hong Xin Steel, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (8/8).

Selain teguran, Andono mengungkapkan sebagian pabrik itu bahkan mendapat peringatan dari pemerintah. Namun belum ada perusahaan yang izinnya dicabut.

"Berjenjang, ada paksaan pemerintah, teguran, dan peringatan, belum ada (dicabut izin)," ungkap Andono. (aik/mae)