Jokowi Setuju KPK Bisa Hentikan Penyidikan, Alasannya?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menanggapi polemik soal wacana KPK punya kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) seperti yang dibahas dalam draf revisi UU KPK. Menurut Jokowi, SP3 diperlukan.

"Yang kedua, terhadap keberadaan SP3, hal ini juga diperlukan. Sebab, penegakan hukum tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM dan untuk memberikan kepastian hukum," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Jokowi Setuju Penyadapan KPK Melalui Izin Dewan Pengawas

Meski demikian, Jokowi menyebut pihaknya tidak setuju dengan batasan waktu penerbitan SP3 seperti usul inisiatif DPR. Jokowi ingin batas waktu penerbitan SP3 diperpanjang.

"Sehingga RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal 1 tahun dalam SP3 kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun. Supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK," kata dia.

Baca juga: DPR Aklamasi Pilih Irjen Firli Jadi Ketua KPK, Ini Respons Jokowi

Jokowi menyatakan nantinya KPK bisa menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan SP3 itu.

"Yang penting, ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan," tegas Jokowi.




Jokowi: UU KPK Sudah Berusia 17 Tahun, Butuh Penyempurnaan:

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/fjp)