"Kalau boleh saya katakan, hanya orang yang goblok aja yang kena OTT itu," kata Alexander dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Contoh yang diambil Alexander, yaitu soal OTT terhadap kepala daerah. Menurut Alexander, isi kantong mayoritas para kepala daerah di Indonesia sudah tekor ketika awal menjabat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mana yang lebih baik? Kita cegah pengusaha itu memberikan uang, kita awasi pelaksanaan lelangnya, kita pastikan bahwa lelang itu berjalan dengan baik dan benar, pengusaha yang katanya akan memberikan uang itu kita larang untuk ikut lelang. Atau kita tunggu pengusaha itu sampai memberikan uang ke penyelenggara negara. Ya mereka (mengatakan) 'Kalau seperti itu tidak ada OTT, Pak Alex'," kata Alexander sembari menirukan jawaban dari tim penindakan yang berbincang dengannya.
"Ya kalau penindakan tujuannya OTT ya seperti itu tadi," imbuhnya.
Alexander menyadari upaya pencegahan semacam itu oleh KPK tidak populer. Sebab, menurut Alexander, OTT menjadi salah satu senjata KPK. (dhn/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini