PKB Jabar Batasi Plafon Kredit 'Gadai SK' Rp 500 Juta, PPP: Nggak Ada Limit

Bandung - Anggota DPRD Jabar ramai-ramai menggadaikan SK penetapan anggota Dewan ke bank. PKB membatasi jumlah pinjaman anggotanya maksimal Rp 500 juta. Sedangkan PPP tak memberi batasan, tapi ada syaratnya.

"Nggak ada (pembatasan limit). Yang pasti yang kita tekankan itu kan suatu fasilitas, tapi penggunaannya betul-betul produktif, berapa pun itu," kata Sekretaris DPW PPP Jabar Pepep Saeful saat dihubungi, Selasa (11/9/2019).

Menurutnya, besaran plafon yang diambil dalam kredit 'gadai SK' ke BJB diserahkan ke pribadi masing-masing. Namun pihaknya mengingatkan kadernya tidak mengambil kredit yang nantinya mengganggu kinerja.

"Jangan sampai uangnya habis dipakai cicilan, mengganggu kinerja, itu yang kita tekankan," ungkap dia.

Baca juga: Bisa Dapat Kredit Rp 1 M dari Gadaikan SK, Berapa Sih Gaji DPRD Jabar?

Ia mengakui kredit yang diambil anggota Dewan itu di antaranya untuk membayar utang kampanye. Sebab, hal itu menjadi kewajiban yang harus diselesaikan.

"Kalau itu tujuannya membereskan sisa-sisa perjuangan (kampanye), sebuah hal yang diharuskan, walaupun dengan utang lagi bayarnya. Nggak ada masalah," tutur anggota DPRD Jabar ini.

Pepep mengaku juga pernah memanfaatkan fasilitas kredit tersebut pada periode sebelumnya. Bukan tidak mungkin periode kali ini juga menggunakan fasilitas tersebut.

"Saya pernah pakai. Kalau sekarang belum. Bukan karena nggak perlu, tapi belum ada hal yang saya gunakan untuk usaha produktif," ujar Pepep.

Seperti diketahui, SK anggota DPRD Jabar bisa mendapatkan kredit maksimal Rp 1 miliar dari Bank BJB. Tenor maksimal hanya 4 tahun.

Baca juga: PKS Pilih Achmad Ru'yat Jadi Pimpinan DPRD Jabar

Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda mengatakan parpol tidak mempersoalkan kadernya menggadaikan SK. Hanya, pihaknya membatasi plafon yang diambil kader-kadernya sesuai dengan kode etik partai.

"Tapi kita batasi tadi. Misalnya Rp 1 miliar, kita hanya bolehkan Rp 500 juta. Kami di DPW (PKB) sudah bikin aturan itu, kami menyebutnya kode etik fraksi. Berlaku tahun ini. Karena ini menjadi bagian dari supaya jangan sampai gaji habis," ungkap anggota DPRD Jabar tersebut.

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengaku juga mengingatkan anggotanya di legislatif untuk tidak mengambil kredit terlalu besar. Hal itu untuk mengantisipasi besarnya tanggungan utang bank yang harus dibayarkan setiap bulannya.

"Saya hanya menyampaikan pesan kepada fraksi untuk tidak mengambil kredit yang akan menguras gaji dan tunjangan mereka, sehingga akan mengganggu kinerja mereka," ujar Ono. (mud/ern)