Jakarta -
ICW meminta ada 5 poin yang harus diperhatikan Komisi III DPR RI saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan (
fit and proper test) terhadap
capim KPK. Di antaranya mengenai integritas capim KPK yang sebelumnya banyak disoroti masyarakat.
"Pertama pasti tentang integritas. Sederhana bisa dilihat dari sisi kepatuhan LHKPN yang lengkap karena kita tidak mengerti lagi kalau misalnya DPR loloskan figur-figur yang tidak patuh LHKPN padahal pemerintah, Presiden bersama DPR yang membuat undang-undang 28/1999 tentang kewajiban LHKPN. Jika ini pun tidak diindahkan oleh DPR maka kita sudah tidak paham lagi apa indikator utama yang dibuat oleh DPR," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, dia meminta Komisi III juga memperhatikan rekam jejak para capim KPK. Diharapkan, dengan sesi tersebut, hal yang belum terkonfirmasi dapat terungkap oleh Komisi III.
Ketiga, Komisi III dituntut untuk menggali pemahaman tentang isu pemberantasan korupsi dari 10 capim KPK tersebut. Misalnya terkait visi capim tersebut dalam penindakan, pencegahan,
monitoring penyelenggara negara, koordinasi, dan supervisi terhadap penegak hukum.
Keempat, Komisi III harus memperhatikan pandangan calon pimpinan KPK terkait konsep manajerial lembaga. Sebab, KPK merupakan lembaga yang dinamis sehingga bila ada perbedaan pendapat di lingkup internalnya, diharapkan pimpinan KPK selanjutnya mampu mengontrol dengan bijak.
Kelima, Kurnia berharap Komisi III fokus terhadap capim KPK yang mendukung penguatan KPK, bukan sebaliknya. Namun, jika melihat sikap Komisi III saat ini, ICW pesimistis para anggota Dewan itu akan memilih pimpinan yang kredibel.
"Harapan publik adalah calon pimpinan KPK 10 orang ini adalah 10 orang yang berani menolak pelemahan KPK. Tapi ketika kita mendengar statement dari anggota DPR yang menyebutkan bahwa kita akan memiliki pimpinan KPK yang sesuai atau yang setuju dengan poin-poin revisi Undang-Undang KPK, maka kita sedari awal atau saat ini sudah bisa pesimis mereka akan pilih pimpinan yang kredibel," ungkapnya.
Dia juga menyoroti netralitas anggota Komisi III DPR yang menyebutkan capim KPK dari unsur penegak hukum. Dia menilai terhadap pernyataan itu, anggota DPR sudah memiliki keberpihakan terhadap capim KPK.
"Ini yang kita pandang yang sudah ada keberpihakan sejak awal dari DPR ketika menyebutkan narasi tersebut. Dan kalau kita melihat saat ini praktis hanya ada dari instansi penegak hukum hanya ada satu orang perwakilan," ujarnya.
"Kalau kita lihat, sederhananya dengan logika seperti itu, berarti kita sudah bisa menebak sebenarnya siapa pimpinan KPK ke depan dan bagaimana gambaran KPK ke depan," sambungnya.
Jokowi Setor Nama Capim KPK ke DPR, Moeldoko: Kenapa Mesti Lama-lama?
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
