Komisi VIII DPR soal PB Djarum Setop Audisi: Jangan Mudah Tersinggung

Foto: Asrama PB Djarum di Kudus (Mustiana Lestari/detikSport)

Jakarta - Komisi VIII DPR RI ikut menanggapi soal keputusan PB Djarum Kudus menghentikan pencarian bakat bulutangkis karena dituduh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeksploitasi anak. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang meminta PB Djarum tak mudah tersinggung dengan tuduhan yang ditujukan ke mereka.

"Ya mestinya PB Djarum, ya jangan mudah tersinggung. Tapi tetap sesuai UU bahwa mereka pernah mengarahkan anak-anak untuk tidak merokok, bahwa mereka berprestasi tingkat dunia dan anak-anak yang mereka latih, baik yang menjadi atlet dunia, baik yang hanya direkrut, bisa dibimbing untuk tidak merokok," kata Marwan kepada wartawan, Minggu (8/9/2019).

Marwan mengaku bisa memahami keputusan PB Djarum menghentikan pencarian bakat bulutangkis. Namun, dia menyayangkan keputusan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu kita menyayangkan bahwa PB Djarum karena dia merasa terusik. Mungkin saja dia merasa, 'loh selama ini saya tidak dianggap nih, apa yang saya lakukan'. Kan bisa jadi. Padahal sudah menghasilkan. Ya sepanjang masih ada (yang berminta ikut pencarian bakat) dikerjakan saja, kenapa. Nyatanya rokok itu juga tetap ada," ucap Marwan.

Politikus PKB juga menyadari bahwa Komisi VIII tidak bisa menyalahkan KPAI. Sebab, KPAI memiliki dasar yang kuat yakni undang-undang (UU).

"Kalau saya bilang KPAI salah, legal standing-nya ada, UU. Dibilang PB Djarum menghentikan, terlalu kekanak-kanakan PB Djarum ini. Tidak usah diperdulikanlah. Kan terbukti dari dulu PB Djarum menghasilkan atlet-atlet dunia. Karena kalau kita salahkan KPAI, dia punya alasan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPAI Susanto menekankan bahwa pihaknya tidak menghentikan audisi bulutangkis. Dia berpendapat, KPAI justru mendukung pengembangan bakat anak-anak Indonesia termasuk di antaranya bulutangkis.

"KPAI tidak memberhentikan audisi bulu tangkis. Justru KPAI mendorong semua pihak agar men-support anak-anak Indonesia bisa mengembangkan bakat dan minat termasuk di bidang bulutangkis. Prestasi anak Indonesia tentu akan berdampak positif bagi bangsa dan negara," kata Susanto kepada wartawan, Minggu (8/9).

Susanto menjelaskan, PB Djarum bukan berhadapan dengan KPAI. Menurutnya, terdapat regulasi yang tegas mengatur masalah tersebut dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

"Dalam hal ini Djarum Foundation bukan berhadapan dengan KPAI. Tapi berhadapan dengan regulasi yang berlaku. Baik UU 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maupun PP No 109 tahun 2012. PP tersebut telah melarang bahwa perusahaan rokok dalam menyelenggarakan kegiatan dilarang menampilkan logo, merek atau brand image produk tembakau," terang Susanto.

Halaman 1 2

Selanjutnya