Koalisi Masyarakat Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju 10 Capim KPK

Pansel Capim KPK Bertemu Jokowi (Rengga Sancaya/detikcom)

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyerahkan nama 10 calon pimpinan KPK hasil Pansel KPK kepada DPR. Koalisi menyebut Jokowi mengabaikan kritik dari masyarakat.

"Pada hari ini, diketahui bahwa Presiden telah mengirimkan 10 nama calon pimpinan KPK ke DPR. Ini mengartikan bahwa presiden menyetujui hasil kerja dari panitia seleksi, yang sebelumnya mendapat banyak kritikan. Tentu ini mengarahkan pada satu kesimpulan 'indikator apa yang digunakan presiden dalam memilih calon pimpinan KPK?'" ujar peneliti ICW yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (4/9/2019).

Kurnia mengatakan sejumlah masyarakat hingga akademisi dan tokoh agama sudah memberikan kritik terhadap kinerja pansel dari penyerahan LHKPN hingga terkait integritas. Namun Kurnia menilai Jokowi tak mendengarkan kritik tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika ditemukan ada yang tidak patuh dalam LHKPN, namun tetap diloloskan oleh Presiden tentu masyarakat akan bertanya, apakah LHKPN bukan menjadi sesuatu yang penting bagi Presiden Joko Widodo?" katanya.

"Bagaimanapun, publik mengharapkan pimpinan KPK yang kelak akan terpilih adalah figur-figur yang bebas dari jerat hukum, ataupun pelanggaran etik di masa lalu," imbuhnya.

Kurnia lantas mengingatkan janji Jokowi yang menyatakan akan menegakkan hukum yang bebas korupsi. Dia pun meminta Jokowi membuktikan janji itu dengan cara memilih capim KPK yang berkompeten untuk memimpin lembaga antirasuah itu.

"Pada saat ini rasanya penting untuk mengingatkan presiden akan janji yang telah diucapkan pada Nawa Cita tahun 2014 yang lalu. Penting bagi presiden Joko Widodo untuk membuktikan di era akhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebuah langkah keberpihakan pada isu pemberantasan korupsi," jelasnya.

Presiden Jokowi sudah menyerahkan 10 nama capim melalui surat kepada DPR RI. DPR sudah menerima surat tersebut.

Rencananya, surat dari Jokowi akan segera dibahas oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Surat tersebut akan dibacakan di rapat paripurna esok hari.

Halaman 1 2

Selanjutnya