Nusron Protes ke Airlangga: 143 Pengurus-Kader Golkar Tak BIsa Masuk DPP

Nusron Wahid di Hotel Sultan (Ibnu Hariyanto/detikcom)

Jakarta - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I kepengurusan DPP Golkar Nusron Wahid melayangkan protes kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Nusron bersama rekan-rekannya sesama politikus Golkar mengaku tidak bisa masuk ke kantor DPP.

"Tadi sudah ada sebanyak 143 pengurus dan kader Golkar berusaha untuk datang ke DPP Partai Golkar namun tidak bisa masuk karena dikunci rapat dan dijaga oknum AMPG (Angkatan Pemuda Partai Golkar) saya katakan dan polisi," kata Nusron Wahid saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hadir dalam konferensi pers itu Wasekjen Golkar Viktus Murin, Bendahara Umum Golkar Robert Kardinal, Dewan Pembina KPPG Ula Nuhrachwati, hingga Ali Yahya. Menurut Nusron, kejadian sejumlah pengurus Golkar itu tak bisa masuk ke kantor DPP sangat memalukan.

"Ini ada sesuatu yang sangat tragis karena gimana seorang pengurus, bendahara partai yang selama kami bayar listrik maintenance, dan bayar mereka semua tapi nggak bisa masuk ke DPP sendiri. Ini saya kehilangan akal sehat saya ini," kata Nusron.

Nursron mengatakan keinginannya mendatangi DPP Golkar untuk bertanya kepada Airlangga soal rapat pleno partai. Sebab, menurutnya, sejak Pemilu 2019 berakhir, Partai Golkar belum melaksanakan rapat pleno.

"Kenapa itu ditanyakan karena berdasarkan peraturan organisasi SK Nomor 148 Tahun 2016 mengatakan bahwa rapat pleno harus dilaksanakan minimal setidaknya dua bulan sekali. Kalau rapat harian dilaksanakan, setidaknya satu bulan sekali. Tapi dari habis pemilu bulan April sampai sekarang belum dilaksanakan rapat pleno sama sekali. Kita rapat pleno terakhir bulan Desember 2018. Sekaligus rapat waktu itu persiapan Pileg itu Desember," kata Nusron.

Nusron menyebut lebih dari sepuluh bulan Partai Golkar tidak menggelar rapat pleno. Padahal dia mengatakan banyak agenda penting partai yang harus dibahas melalui rapat pleno.

"Padahal banyak agenda urgen dan agenda penting yang membutuhkan keputusan bersama dalam pleno salah satunya keputusan penetapan AKD pimpinan DPRD provinsi atau kabupaten se-Indonesia yang itu perlu ditetapkan melalui DPP," ujarnya.