Medan - Wacana untuk menyajikan wisata halal di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara menjadi kontroversi. Wacana itu dinilai rentan membuat masyarakat yang hidup berdampingan dengan damai menjadi terusik.
Wacana menyajikan wisata halal di kawasan Danau Toba itu pertama kali dilemparkan Gubernur Edy Rahmayadi. Edy mengatakan akan mengembangkan konsep wisata halal di Kawasan Danau Toba. Termasuk juga melakukan penataan pemotongan hewan berkaki empat (babi). Hal itu untuk mendukung kemajuan pariwisata KDT.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wacana itu kemudian mendapat penolakan dari Mahasiswa Pecinta Danau Toba. Mereka pun menggelar aksi penolakan di kantor Badan Otorita Pelaksana Danau Toba (BPODT) Jalan Patimura Medan, Senin (2/9/2019).
"Kita mau klarifikasi sebenarnya. Bagaimana komitmennya, apa Pak Gubernur buta dengan kawasan Danau Toba dan kondisi sosial dan budayanya? Sehingga mencanangkan wisata halal itu," kata koordinator Aksi, Rico Nainggolan.
Puluhan mahasiswa itu juga menolak wacana Edy melakukan penataan pemotongan hewan berkaki empat (babi). Penertiban itu dianggap sangat mengusik warga di kawasan Danau Toba.
"Kita sama-sama tahu, hewan tersebut sangat penting dalam adat masyarakat di sana," jelasnya.
Penolakan itu pun direspons oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Para perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Muchlis.
Pemprov kemudian menegaskan bahwa konsep wisata halal tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada di Danau Toba. Konsep wisata halal bisa berdampingan dengan kearifan lokal yang ada.
"Tidak kita larang itu, wisata halal beda dengan konsep wisata syariah, wisata halal hanya sekadar memberi kebutuhan bagi wisatawan, wisata halal bukan berarti meniadakan, makanya kearifan lokal tidak terganggu," kata Muchlis saat menerima pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan.
Muchlis juga menjelaskan konsep wisata halal yang dimaksud Pemprov Sumut adalah menyediakan fasilitas pendukung bagi wisatawan, termasuk muslim yang datang ke kawasan Danau Toba. Wisata halal dan kearifan lokal bisa berjalan berdampingan tanpa saling menghilangkan atau bersaing. Dia juga menegaskan hingga saat ini tidak ada pelarangan mengenai babi atau hal lainnya.
Muchlis mengatakan konsep wisata halal sudah bergulir sejak lama. Konsep wisata halal bukanlah bentuk pengkotak-kotakan masyarakat. Konsep tersebut untuk mengakomodir kebutuhan para wisatawan yang datang ke Danau Toba. Mengingat angka pengunjung dari negara sekitar Indonesia adalah yang terbanyak, seperti Malaysia yang mencapai 55 persen dari total wisatawan.
Selain itu, kata dia, konsep tersebut juga dimaksudkan untuk mengambil pasar yang sedang bertumbuh saat ini, yakni wisata halal. Namun, fasilitas muslim yang ada dirasa belum mencukupi jika mengacu pada pemerintah pusat yang menargetkan satu juta pengunjung di Danau Toba.
Untuk menghindari kesalahpahaman tentang konsep wisata halal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut pun akan mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan para kepala dinas pariwisata kabupaten kawasan Danau Toba. Selain itu, Pemprov Sumut juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat terkait hal itu.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
