Komisi III DPR: Ada yang Tak Beres, Jokowi Bisa Batalkan 10 Capim KPK

Wakil Ketua Komisi III F-Gerindra Desmond J Mahesa (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK telah menyerahkan 10 nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Komisi III DPR mengatakan Jokowi bisa saja menunda atau membatalkan hasil seleksi Pansel Capim KPK jika dinilai ada ketidakberesan.

"Menurut saya kita ingatkan saja Pak Jokowi bahwa ini ada yang nggak beres agar Pak Jokowi bisa menunda kan, bisa membatalkan," kata Wakil Ketua Komisi III F-Gerindra Desmond J Mahesa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Desmond menjelaskan, Pansel Capim KPK merupakan bentukan Jokowi. Bahkan, menurut dia, seharusnya 10 nama yang dihasilkan Pansel Capim KPK sudah didiskusikan dengan Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini kan representatif Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau mengambil yang terbaik ya, seharusnya pansel sebelum menetapkan 10 orang, karena (pansel) tangan presiden, harusnya konsultasi dulu dengan presidennya kan," ujarnya.

Dia pun mengatakan saat ini DPR hanya dalam kapasitas menunggu nama-nama capim KPK diserahkan Jokowi. Menurut Desmond, DPR akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan jika Jokowi sudah mengirimkan nama capim disertai pengantar presiden.

"Kami di DPR menunggu saja, 10 itu siapa saja. Sesudah 10 (nama) itu diserahkan ke presiden, presiden akan mengeluarkan Ampres (Amanat Presiden) ke DPR untuk meminta DPR melakukan proper (fit and proper test)," kata Desmond.

"Dari situ presiden dan pansel akan melampirkan hasil dialog-dialog kenapa orang ini lolos, tentu catatan-catatan itu jadi bahan bagi kami Komisi III untuk membahasnya," imbuh dia.

Sore ini, Pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama capim ke Jokowi. Selain itu, pansel akan melapor pada Jokowi tentang proses seleksi.

Terkait hasil seleksi tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya meminta Jokowi berani menolak nama-nama capim yang diserahkan Pansel jika nama-nama itu tidak punya integritas. Jokowi, menurut ICW, harus berani menolak nama-nama yang diserahkan Pansel dan mengevaluasi kinerja pansel.

"Jika nantinya nama-nama yang dihasilkan oleh Pansel ditemukan tidak mempunyai integritas dan memiliki rekam jejak yang buruk, maka Presiden harus berani mengambil sikap untuk menolak usul dari Pansel dan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja dari Pansel Pimpinan KPK," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Senin (2/9).

Kurnia mengatakan Jokowi sebagai kepala negara harus memastikan seluruh seleksi capim KPK dilakukan dengan profesional, transparan, dan menjunjung tinggi nilai integritas. Kurnia juga menyebut ada berbagai tokoh yang telah menyampaikan kritik terhadap proses seleksi capim KPK 2019-2023.