DPRD DKI Akan Konsultasikan Pembahasan Tatib ke Kemendagri

Wakil Ketua DPRD DKI sementara, Syarif, di Gedung DPRD DKI (Foto: Dwi Andayani/detikcom)

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta masih membahas pembentukan Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta. Nantinya DPRD akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menyusun tatib.

"Kita juga mengundang Kemendagri untuk memberikan masukan kepada kita," ujar Wakil Ketua DPRD DKI sementara, Syarif, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syarif mengatakan, dalam pembahasan tatib pihaknya akan mengumpulkan masukan yang diberikan fraksi. Nantinya, masukan ini yang akan disampaikan kepada Kemendagri.

"Alasannnya kita mau mengubah tatib nih, lalu ada alasan pedoman yang membuat Kemendagri," kata Syarif.

"Nanti kita diskusi dengan Kemendagri, 'ini bisa nggak dimasukin?' kita bikin draft," sambungnya.

Syarif menyebut, pertemuan konsultasi dengan Kemendagri ini dijadwalkan akan berlangsung pada 12 September 2019. Menurutnya, hal ini diperlukan karena perlu adanya pengesahan tatib oleh Kemendagri.

"Di tanggal 12 atau 13 September, kita ke Kemendagri konsultasi lalu minta pengesahan. Kan setiap tatib harus ada pengesahan dari Kemendagri," tuturnya.

Dia menurutkan, pihaknya sepakat untuk tidak memperdebatkan pasal dalam tatib yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib. Syarif berharap, tatib ini dapat diselesaikan dengan waktu 5 hari.

"Kemudian kesepakatan juga, pasal yang sudah given atau ada sudah cantelannya tidak perlu diperdebatkan. Supaya alurnya lancar, harapan kita sampai 5 hari kerja selesai," kata Syarif.