Jokowi Diminta Urus Papua Dibanding Ibu Kota Baru, Ngabalin: Apa Korelasinya?

Jokowi Diminta Urus Papua Dibanding Ibu Kota Baru, Ngabalin: Apa Korelasinya?

Andhika Prasetia - detikNews
Minggu, 01 Sep 2019 15:10 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) diminta sejumlah pihak untuk menuntaskan kasus di Papua ketimbang urus pemindahan ibu kota. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) dari lingkaran Istana Kepresidenan mempertanyakan usulan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus menuntaskan kasus kerusuhan di Papua daripada pemindahan ibu kota. KSP menilai kedua persoalan tersebut tidak saling memiliki keterkaitan.

"Kalau berteriak sekarang 'urus Papua dulu, baru ibu kota', apa korelasinya? Kecuali orang-orang yang tidak mengerti mekanisme pembuatan UU. Karena penetapan ibu kota harus melalui UU dan diajukan pemerintah serta dibahas di DPR," ujar Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Minggu (1/9/2019).


Ngabalin, yang mengaku mengawal kasus di Papua, mengatakan kondisi di Bumi Cenderawasih tersebut kini sudah kondusif. Sedangkan untuk urusan ibu kota, pemerintah segera membahasnya dengan DPR.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana masalahnya Pak Busyro dan Pak Sandiaga Uno antara masalah Papua dengan ibu kota negara? Bukan hal yang kontradiktif kan? Kemudian, tim yang turun ke Papua, tadi pagi saya juga ter-update kalau situasinya kondusif, bagus," ujar Ngabalin.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. (Hilda Meilisa Rinanda/detikcom)

"Kalau ibu kota negara, kalau di DPR ada proses pemerintah menyiapkan naskah akademik. Setelah presiden mau di Kalimantan Timur, naskah akademik dibikin dan sudah kelar. Di sana dibahas. Yang mereka tahu tentang kesibukan presiden soal ibu kota, apa? Masa bawa urusan itu ke urusan politik yang tidak berujung. Itu kan narasi politik namanya," imbuh dia.

Saran kepada Jokowi untuk memprioritaskan masalah di Papua sebelumnya disampaikan tokoh Muhammadiyah Busyro Muqoddas. Menurutnya, daripada memindahkan ibu kota negara, lebih baik pemerintah menjadikan kasus di Papua sebagai prioritas negara.

"Seharusnya kasus di Papua itu menjadi skala prioritas nasional. Dengan demikian, abaikan dulu ambisi untuk nafsu memindahkan ibu kota itu," jelas Busyro di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Jumat (30/8).


Senada dengan Busyro, Sandiaga Uno menyebut urusan pemindahan ibu kota belum patut didiskusikan karena kajian naskah dan rancangan undang-undang yang belum terbentuk. Hal itu justru hanya menguras energi sehingga masalah Papua tidak secara cepat tertangani.

"Karena itu (pemindahan ibu kota) menghabiskan energi. Akhirnya seperti apa situasi yang terjadi di Papua ini tidak bisa tertangani dengan baik karena energi kita tersedot sekali terhadap masalah yang sebetulnya belum esensial karena RUU-nya belum diajukan, naskah akademisnya juga belum dilengkapi, ini belum dianggarkan juga di tahun 2020," kata Sandiaga di Equestrian Park, Pacuan Kuda, Jakarta Timur, Jumat (30/8).
Halaman 2 dari 2
(dkp/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads