.webp)
Raut muka Boni Abdurrahman gusar memandangi gawai yang digenggamnya. Notifikasi muncul di WatsApp Grup (WAG) keluarga besar. Pesan dari salah seorang keluarga membuatnya mengernyitkan dahi.
"Naon deui ie (apalagi ini)," tanya Boni kepada kepada keluarga yang kebetulan tengah berkumpul sore itu pada pertengahan bulan September 2018.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jari jemarinya bergegas merespons pesan itu. Pria berusia 52 tahun itu lalu mencurahkan kekhawatirannya terhadap informasi yang baru saja diterimanya.
"Mun kabeh ku China, kumaha engke barudak arurang gawe naon atuh engke (kalau semua sama China, gimana anak-anak kita kerja apa nanti)," keluh Boni yang nampaknya diamini keluarga lainnya dalam percakapan grup.
"Ayeuna mah asa loba orang China nu gawe di didieu (sekarang mah banyak orang China kerja di Indonesia). Jadi kuli siga orang dieu wae (jadi pekerja kasar kayak orang sini aja)," timpal salah seorang keluarganya.
Percakapan kian memanas karena pembahasan mengenai pesan berantai tersebut makin dalam. Dayu (23), putra kedua Boni, disentil gegara tidak mengeluarkan pendapat dan cenderung pasif.
Boni yang kadung kesal meminta anaknya harus ikut berpendapat. Pasalnya, kedatangan pekerja asing bisa mengambil jatah pekerjaan anak muda.
Dayu pun menanggapinya dengan santai. Ia meminta sang ayah untuk tak mengkhawatirkan informasi secara berlebihan. Terlebih, sumbernya tidak jelas karena berasal dari media sosial.
Melihat percakapan keluarga makin liar, Nazmi Abdurrahman, yang tak lain putra sulung Boni, bertindak mendinginkan suasana. Pemuda asal Garut ini tidak percaya begitu saja dengan kabar yang beredar di media sosial.
Ia melacak kebenaran informasi tersebut melalui media daring. Pria yang belum lama ini mendapat gelar magister itu menemukan fakta sebenarnya dari informasi TKA ilegal asal China yang menjadi pekerja kasar itu.
Nazmi lalu menbagikan tautan berita salah satu media online nasional mengenai pernyataan resmi dari pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M.Hanif Dhakiri memastikan TKA asal China tersebut legal.
Hal itu berdasarkan penelusuran ke perusahaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) dan Sinohydro Co.Ltd selaku vendor dan kontraktor pelaksana proyek. Hasilnya, TKA tersebut berizin dan pekerja profesional.
"Nah dari sana baru ayah saya percaya kalau informasi kemari itu gak bener (hoaks)," ungkap pekerja swasta ini.
Nazmi mengaku punya kekhawatiran tersendiri keluarganya mudah terpapar berita yang belum sahih kebenarannya. Hadirnya Jabar Saber Hoaks yang memverifikasi informasi di masyarakat dinilai membantu.
Ia mengaku masih ingat pertama kali melihat akun Instagram Jabar Saber Hoaks. Dalam akun itu, menunjukan klarifikasi atas beredarnya informasi 'Jembatan Gadog ambruk jm 4 sore BOGOR lagi di uji sama Gusti Allah harus banyak istigfar'.
Terdapat dua slide foto memperlihatkan informasi awal yang beredar, kemudian adanya klarifikasi dari pihak kepolisian yang memastikan Jembatan Gadog ambruk tidak benar alias hoaks.
Melihat adanya saluran khusus untuk memastikan fakta sebenarnya dari informasi yang beredar khususnya di media sosial, Nazmi bisa bernapas lega. Ia tidak kesulitan lagi mencari referensi lain seperti media massa.
"Jadi lebih dipermudah juga. Kalau ada yang ramai di medsos, ketika mau cek kebenarannya bisa ke Instagram Jabar Saber Hoaks aja," tutur dia
"Pengalaman keluarga, bikin saya lebih waspada karena berita hoaks akan selalu mengintai siapapun," tutup Nazmi.
Kinerja Jabar Saber Hoaks
Jabar Saber Hoaks merupakan salah satu program yang diresmikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada 7 Desember 2018. Keberadaannya bertujuan meluruskan fakta dari informasi yang beredar di masyarakat, terutama di medsos.
Fungsi lain dari program ini untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga tidak mudah percaya hoaks. Sosialisasi ke berbagai daerah sudah dilakukan seperti Sukabumi, Garut, Cianjur, Cirebon, Tasikmalaya dan Bekasi.
Kepala Diskominfo Jabar Setiaji mengungkapkan hingga 21 Agustus 2019, Jabar Saber Hoaks berhasil mengklarifikasi 2.643 aduan dari total 4.454 aduan yang masuk. Tim Jabar Saber Hoaks juga sudah melakukan monitoring isu lokal di berbagai daerah, di antaranya Garut dan Bekasi.
Sedangkan, Koordinator Jabar Saber Hoaks Enda Nasution mengatakan, pihaknya menerima aduan masyarakat melalui hotline dan WhatsApp di nomor 08211-8670-700 atau Twitter, Instagram, dan LINE @jabarsaberhoaks, serta Facebook @official.jabarsaberhoaks.
Aduan akan direkap tim admin dan selanjutnya ditindak tim pencari fakta. Terdapat klasifikasi untuk setiap informasi yang dimuat di akun media sosial Jabar Saber Hoaks, yakni disinformasi, misinformasi, berita, dan klarifikasi fakta.
"Setiap aduan yang masuk, kira-kira maksimal tiga jam (sudah bisa diklarifikasi), sesuai arahan pak gubernur," ucap Enda.
Konten hoaks didominasi oleh kategori politik 42,84 persen, disusul terkait kesehatan sebesar 13,47 persen. Kategori lain yakni terkait regulasi/hukum, lalu lintas, bencana, kriminalitas, hingga penipuan.
Per Juli 2019, Jabar Saber Hoaks pun berhasil mendapat total 8.360.402 social media page organic reach baik melalui konten klarifikasi maupun literasi digital. Ratusan ribu komentar dan menyukai sebagai bentuk interaksi juga sudah diberikan masyarakat.
Selain menindak aduan sendiri, Tim Jabar Saber Hoaks juga bekerja sama dengan komunitas Balad Saber Hoaks yang tersebar di 27 kabupaten/kota Jabar. "Kami juga ada grup WhatsApp bersama relawan, Balad JSH, dari komunitas-komunitas se-Jabar. Kurang lebih ada 40 relawan," tutur Enda.
Sebaran Verifikasi Diperluas
Ketua Organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Bandung Raya Hadi Purnama mengatakan keberadaan Jabar Saber Hoaks penting sebagai bagian untuk mencerahkan masyarakat mengenai informasi yang berkembang di medsos.
Berdasarkan pengamatan Mafindo, konten hoaks sosial politik sangat rawan menerpa masyarakat. Selain itu, hoaks SARA, kesehatan, makanan dan minuman serta penipuan.
"Sejauh ini kasus atau isu politik yg paling mendominasi. Baik sebelum, pada saat, dan pascapemilu," kata Hadi.
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Kunto Adiwibowo mengapresiasi keberadaan program Jabar Saber Hoaks yang secara langsung membantu masyarakat memverifikasi informasi.
Menurutnya, mengidentifikasi hoaks tidak mudah. Apalagi perluasan beritanya selalu cepat sampai ke masyarakat melalui media sosial atau aplikasi pesan.
"Untuk proses verifikasinya sudah berjalan baik. Tinggal sebarannya harus diperluas lagi. Bisa dibuat semacam insentif bagi masyarakat. Contohnya dibikin perlombaan dengan cara menyebarkan hasil verifikasi yang sudah dilakukan," ucap Kunto.
Halaman 2 dari 4
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
