90 Anggota DPR Terpilih Wajib Lapor Kekayaan Paling Lambat 7 September

Ilustrasi gedung KPU. (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - KPU menyebut 90 anggota DPR RI terpilih belum menyerahkan bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPU memberikan waktu 7 hari agar 90 anggota DPR tersebut menyerahkan LHKPN.

"Jadi kami berharap bagi partai-partai yang belum menyerahkan LHKPN agar segera menyerahkan 7 hari setelah penetapan, setelah hari ini," ujar komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Ilham mengatakan batas akhir ini adalah 7 September 2019. LHKPN ini dapat diserahkan secara kolektif ke parpol ataupun diserahkan secara individu ke KPU.

"Itu tanggal kalender, jadi tanggal 7 kami tunggu, hari terakhir. Untuk kemudian dikumpulkan by collective maupun langsung oleh KPU dipersilakan untuk kami tunggu," ujar Ilham.

Ilham menyebut LHKPN merupakan salah satu syarat pelantikan bagi anggota terpilih. Bila tidak diserahkan, KPU tidak akan memberikan nama anggota terpilih kepada presiden.

"Karena salah satu syarat untuk dilantik adalah berdasarkan PKPU kita, itu mengumpulkan LHKPN kepada KPU," kata Ilham.

"Jika tidak sampai 7 September menyerahkan, maka kami tidak memberikan nama yang bersangkutan, yang belum menyerahkan LHKPN, untuk dilantik oleh Presiden. Sampai kemudian dia memberikan laporan LHKPN," sambungnya.

Menurutnya, kepatuhan penyerahan LHKPN pada tahun ini cukup baik. Hal ini terbukti dengan jumlah persentase penyerahan LHKPN DPR dan DPD.

"Saya kira cukup baik, artinya untuk hari ini saja sudah 84 persen, kemudian untuk DPD sudah 77 persen," kata Ilham.