Busyro: Abaikan Misi Pemindahan Ibu Kota, Prioritaskan Kasus Papua

Yogyakarta - Busyro Muqoddas meminta pemerintah mengurungkan niat untuk memindahkan ibu kota negara. Menurutnya, daripada memindahkan ibu kota lebih baik pemerintah menjadikan kasus di Papua sebagai prioritas negara.

"Seharusnya kasus di Papua itu menjadi skala prioritas nasional. Dengan demikian abaikan dulu ambisi untuk nafsu memindahkan ibu kota itu," jelas Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro Yogyakarta, Jumat (30/8/2019).

"Mestinya itu dipertimbangkan. Jadi jangan sampai periode kedua presiden terpilih ini ditandai dengan nafsu-nafsu untuk ambisi memindahkan itu. Sementara mengabaikan gejolak yang ada di Papua itu, gejolak kemanusiaan," lanjutnya.

Baca juga: Fahri: Imbauan Datar Tak Cukup, Jokowi Perlu Ambil Langkah Luar Biasa di Papua

Ketua Bidang Hukum dan HAM serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah ini berpendapat bahwa kasus di Papua seharusnya dilihat historical background-nya. Busyro berkaca dari kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Kondisi Papua itu perlu dilihat dari kaca mata yang pendekatan historical background-nya, seperti Aceh dulu dengan GAM itu. Tapi untuk Papua ini perlu lebih serius karena ada problem kesenjangan ekonomi," ungkapnya.

"(Juga) ketidakadilan pengelolaan dan distribusi hasil pengelolaan sumber daya alam, terutama Freeport, yang itu sudah pasti menimbulkan keretakan-keretakan psikologis saudara-saudara kita yang di Papua," sambungnya.

Baca juga: Istana: Demo di Papua Menjelma Kerusuhan, Tugas Bersama Redam Situasi

Untuk itu, Busyro meminta agar pemerintah melakukan pendekatan psikologis untuk menyelesaikan gejolak di Papua. Ia menolak penerapan pendekatan yang represif ala militer.

"Pendekatan psikologis ya itu melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama menjadi lebih rasional daripada pendekatan represif. Pendekatannya harus kontekstual," pungkas dia. (ush/skm)