.webp)
Tuntutan warga ini diketahui melalui karangan bunga di pintu gerbang DPRD DKI Jakarta. Isi kalimat karangan bunga itu mempertanyakan ganti rugi lahan normalisasi Kali Ciliwung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selamat atas dilantiknya segenap Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, semoga sukses menjadi wakil rakyat JKT. Tolong tanyakan kepada Bapak Gubernur kenapa bangunan dan lahan warga Cililitan RW 07 yang sudah dibongkar dan dibeton sejak tahun 2015 tapi sampai saat ini warga belum mendapat ganti kerugian. Kenapa perpanjangan Penlok normalisasi Kali Ciliwung tidak ditandatangani. Padahal seluruh SKPD terkait sudah menyetujui. Salam hangat, warga RW 07 Cililitan," demikian isi pesan dalam karangan bunga tersebut.
 arangan bunga di DPRD DKI. Foto: Arief Ikhsanudin/detikcom |
Dihubungi terpisah, salah satu warga RW 07 Cililitan, Muniroh (44) mengatakan, karangan bunga itu dikirim ke DPRD DKi Kamis (29/8) malam. Warga urunan untuk membeli karangan bunga yang harganya Rp 2,5 juta.
"Harganya Rp 2,5 juta. Kita kirim Kamis malam karena tahu adanya dewan baru pas hari Rabu sore. Pas tahu kita langsung patungan buat bikin karangan bunga untuk anggota baru. Jadi baru sempat dikirim hari Kamis malam," ujarnya saat dihubungi wartawan.
Dia lalu menjelaskan soal tuntutannya soal ganti rugi. Dia menjelaskan mengenai penetapan lokasi normalisasi Kali Ciliwung ini sudah sejak tahun 2015 belum diteken. Menurut dia, lokasi itu sudah digunakan dan dijanjikan dibayarkan ganti rugi.
"Jadi alasan lahan itu dipakai, dari Humas yang memperkerjakan proyek itu (Citata) menjanjikan uangnya akan cair. Tapi memang sudah ada yang berhasil, tapi di RW lain bukan di RW 07. Di RW kami tidak ada sama sekali yang dibayar," ujarnya.
Muniroh memaparkan, ada 32 bidang di RW 07 yang terkena trase. Lahan itu sudah dibeton untuk proyek normalisasi. Warga Ciliwung, menurut penuturan Muniroh, sudah menagih janji soal ganti rugi lahan, namun tak kunjung ditunaikan. Dia meminta Anies menyelesaikan soal ganti rugi.
"Dari humas proyeknya juga berjanji akan membantu, jadi kita oke-oke saja tapi sampai sekarang malah belum kelar-kelar karena terkendala dengan tanda tangan penlok. Dan saya tanya kenapa Pak Gubernur belum mau teken penlok itu, padahal instansi terkait sudah menyetujui semua. Jadi keputusannya sekarang ada di Anies gitu loh," tegasnya.
Dia menuturkan ada ada tiga RW di Ciliwung yang bidangnya dipakai untuk proyek normalisasi yakni RW 16, RW 06, dan RW 07. Muniroh mengatakan, dari tiga RW itu, hanya RW 07 yang belum dibayar ganti ruginya.
"Di RW 16 ada 126 KK tapi yang sudah dibayarkan ada 3 bidang. Nah RW 06 itu sudah ada 17 bidang yang dibayar," jelasnya.
Dia berharap anggota DPRD yang baru bisa melakukan komunikasi ke Pemprov DKI, khususnya kepada Anies Baswedan. Muniroh berharap Anies bisa segera menandatangani penetapan lokasi normalisasi Kali Ciliwung.
"Kita sudah coba ke DPRD langsung dan ke balai kota. Kalau ke Balai Kota paling di biro hukumnya aja, kita nggak bisa masuk ke semua. Mereka berjanji bakal membantu. Padahal masa berlaku penlok berakhir 12 Juni 2019 lalu. Makanya saya bingung kenapa Pak Gubernur belum meneken penlok itu. Bahkan selama status penlok itu masih hidup, nggak ada progres kan," jelasnya.
Halaman 2 dari 3
