Lenis Kogoya Instruksikan Kepala Suku di Papua Tak Terlibat Demo

Stafsus Presiden untuk Urusan Papua, Lenis Kogoya (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Stafsus Presiden untuk urusan Papua, Lenis Kogoya, menginstruksikan kepala suku setempat untuk tidak terlibat unjuk rasa. Lenis menyebut mereka menuntut Gubernur Papua Lukas Enembe turun tangan.

"Pagi tadi saya udah pesan kepada masyarakat di sana, masing-masing kepala suku saya suruh mundur semua. Memang mereka menuntut gubernur harus datang, harus ketemu. Tapi saya bilang, kapan? Gubernur kan tidak ada di Papua," ujar Lenis di kantornya, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Lenis sudah memberi tahu mengenai Lukas yang sedang tidak berada di Papua. Setelah berkoordinasi, kepala suku dan warganya sudah dipulangkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Contohnya di Sentani, itu Agus Kogoya dan Beler Kogoya saya perintahkan segera dijemput dan koordinasi dengan Kapolres akhirnya sudah mulai dijemput dan pulang. Sudah pulang, diarah ke perempatan sana juga sama, sudah bagi tugas jadi dijemput masing-masing pakai truk," ujar Lenis.

Lenis menjelaskan mengenai akar permasalahan konflik di Papua ataupun Papua Barat, salah satunya permasalahan otonomi khusus (otsus). Ia juga mempertanyakan pelaporan keuangan dana otsus dari pemprov ke pemerintah pusat.

"Uang itu ada uang afirmasi 6 persen, kepada lembaga masyarakat adat 2 persen, tokoh perempuan 2 persen, tokoh agama 2 persen. Sampai hari ini Menteri Dalam Negeri kasih surat kepada gubernur untuk melaporkan dana afirmasi 6 persen, sampai hari ini belum ada lapor," kata Lenis.

Lenis mengatakan, sejak Papua diberi dana otsus, gubernur belum melaporkan dana afirmasi ke pusat. Lenis meminta adanya audit keuangan.

"Sebelum UU Otsus berakhir, harus ada audit keuangan di Papua. Setelah itu melihat oh dana ini yang bikin kesalahan di Papua atau Jakarta. Kalau Papua mengatakan salah, berarti kita katakan dia salah," ujarnya.