Tokoh Masyarakat: Tegalluar Cocok Jadi Ibu Kota Baru Jabar, tapi..

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana memindahkan ibu kota provinsi dari Kota Bandung. Salah satu calon adalah ke Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Pantauan detikcom Jumat (30/8/2019), Desa Tegalluar masih didominasi oleh lahan Persawahan. Ada juga permukiman dan sejumlah pabrik. Selain itu, di wilayah ini juga sedang dibangun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Baca juga: Fakta di Balik Rencana Kang Emil Pindahkan Ibu Kota Jabar

Tokoh Masyarakat Desa Tegalluar yang juga Anggota DPRD Jawa Barat Dadang Supriatna mengatakan, Tegalluar cocok untuk dijadikan sebagai ibu kota Jabar.

"Sangat cocok. Karena di kawasan Kota Baru Tegalluar yang mencakup seluas kurang lebih 3.500 hektare ini, ada beberapa akses. Pertama ada akses Tol Cigatas (Cileunyi Garut Tasikmalaya), kedua Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung, ketiga sesuai tata ruang adanya pembangunan secara menyeluruh dari mulai perindustrian, permukiman, jasa, parawisa dan perkantoran. Tegalluar juga merupakan daerah penyangga ibu kota," kata Dadang di lokasi.

Foto: Wisma Putra

Pria yang juga mantan Kepala Desa Tegalluar ini menilai wacana pemindahan ibu kota merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah. "Kita analisa, daripada calon ibu kota lain, Tegalluar lebih strategis. Karena titik tumpu dari semua area yang nantinya ada kereta api dari Tegalluar ke Kertajati dan ada juga Tol Cisumdawu, sehingga aksesnya mudah," tuturnya.

Foto: Wisma Putra

Dadang mengatakan, jika nantinya Tegalluar dipilih sebagai ibu kota baru maka tetap harus dibangun secara baik. Sebab kawasan tersebut sering diterjang banjir. Bahkan yang terbesar pernah terjadi pada 1996-1998 silam.

"Daerah Tegalluar berbatasan dengan Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay dan Kota Bandung. Ada Sungai Cinambo dan Cikeruh. Sungai Cinambo dan Cikeruh nantinya ditampung ke Sungai Citarum. Saya sarankan dalam pembuatan Detail Engineering Desain (DED) berapa debit air pasca pembangunan, sehingga bila terjadi pembangunan harus berimbang dengan penampungan air. Saya sarankan, dalam Perda direncanakan dari luas lahan 3.500 hektare ada 350 hektare untuk pembuatan danau, dan itu yang menjawab untuk menangani banjir," katanya.

Baca juga: Wacana Pemindahan Ibu Kota Jabar, PDIP: Jangan Sekedar Ikut-ikutan

Menurut Dadang, keberadaan danau tersebut nantinya tidak hanya sebagai penampungan air sementara atau retensi tapi juga bisa diolah untuk dialirkan ke permukiman atau industri di sekitarnya. Sehingga hal itu bisa mengurangi penggunaan air tanah.

"Danau ini juga bisa dijadikan sebagai sarana pariwisata, meningkatkan ekonomi kerakyatan," ujarnya.



Tonton video MenPAN-RB: Belum Ada ASN yang Menolak Pindah Tugas ke Kaltim:

[Gambas:Video 20detik]

(tro/tro)