Setuju Baleg Susun Revisi UU MD3 10 Pimpinan MPR, PAN: Semoga Terealisasi

Foto: anggota Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay (Lamhot Aritonang-detikcom).

Jakarta - PAN menyambut baik Badan Legislasi (Baleg) DPR yang tengah menyusun draf revisi UU MD3 agar MPR dipimpin 10 pimpinan dengan satu ketua dan paling banyak sembilan wakil ketua. PAN berharap wacana revisi UU MD 3 itu segera terealisasi.

"Kami tentu mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh baleg untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Ini menunjukkan bahwa MPR sebagai institusi sangat mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Di sinilah pentingnya peran MPR sebagai rumah kebangsaan," ujar anggota Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay saat dikonfirmasi, Kamis (29/8/2019).

Saleh berharap wacana revisi UU MD3 agar pimpinan MPR terdiri dari 10 orang membawa kesejukan bagi semua pihak. Dia juga berharap agar tidak ada tarik menarik soal revisi tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Usulan soal pimpinan itu, awalnya kan kami yang menyampaikan. Kalau ditindaklanjuti seperti ini, tentulah kami merasa senang," katanya.

Saleh mengungkapkan, pemilihan pimpinan MPR dengan formalasi 9+1 pimpinan bukan berarti menggabungkan semua fraksi dalam barisan pemerintah. Ke depan diperlukan kekuatan yang dapat mengeritik dan memberikan masukan pada pemerintah. Untuk itu tetap harus ada pimpinan yang berada di luar pemerintahan.

"PAN hanya menyampaikan hal ini di dalam rapat badan pengkajian MPR. Setelah itu, disampaikan juga dalam rapat tim sinkronisasi penyusunan rekomendasi akhir masa jabatan MPR 2014-2019. Itu saja. Pada tingkat pimpinan partai, saya tidak tahu seperti apa. Semoga saja usulan ini bisa terealisasi," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Baleg DPR tengah menyusun draf revisi UU MD3 untuk pasal pimpinan MPR. Dalam draf revisi itu disebutkan pimpinan MPR adalah satu ketua dan paling banyak sembilan wakil ketua.

"Sudah (siapkan draf). Sudah (9+1 pimpinan)," kata Ketua Baleg Supratman Andi Atgas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut Supratman, hasil revisi UU MD3 tidak mungkin berlaku seterusnya. Sebab, disebutkan Supratman, belum dapat dipastikan berapa partai yang akan lolos ke Senayan pada periode mendatang.

"Kalau berlaku seterusnya kan nggak mungkin. Kita nggak tahu periode yang akan datang. Katakanlah seperti sekarang, jadi nih 1+9 (pimpinan MPR). Kan periode mendatang, kalau tetap berlaku 1+9, tiba-tiba fraksinya tinggal 5," ujarnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya