"Pengurus Partai dan AMPG yang datang ke DPP Partai Golkar meminta diselenggarakan rapat pleno itu adalah aspirasi pengurus. Sebab sudah berbulan bulan Partai ini tidak menyelenggarakan rapat pleno," kata Hidayat kepada wartawan, Kamis (29/8/2019).
Hidayat mengatakan rapat pleno sejatinya digelar sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 bulan. Dia mengatakan hal itu berdasarkan aturan Partai Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, menurut Hidayat banyak hal penting yang harus dibahas oleh partai. Terutama, kata dia, terkait evaluasi kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah Airlangga Hartarto.
"Ada banyak hal penting dan mendesak yang wajib seluruh pengurus partai ketahui dalam konteks prinsip kolektif berpartai. Misalnya evaluasi kinerja internal, perubahan pengurus, pengisian lowongan antar waktu, berikut evaluasi pencapaian pemilu dan proyeksi partai ke depan. Ini semuanya subjek yang perlu dibicarakan bersama-sama, tidak hanya diputuskan oleh sekelompok orang," tutur Hidayat.
Karena itu, mantan Menteri Perindustrian itu menilai pentingnya rapat pleno segera digelar. Mengingat rapat pleno merupakan esensi dari pengelolaan partai yang demokratis.
"Organisasi Partai jika dikelola dengan prinsip-prinsip demokratis pun biasanya masih ada riak. Bayangkan jika hanya dikelola sekelompok orang. Dan rapat pleno itu adalah esensi pengelolaan partai yang demokratis," katanya.
Seperti diketahui, sejumlah pihak mendesak agar rapat pleno Partai Golkar segera digelar sebagai rangkaian menuju munas. Desakan khususnya datang dari para pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang rencananya akan maju menantang Airlangga dalam munas.
DPP sendiri telah angkat bicara soal desakan menggelar pleno. Ketua DPP Golkar Ace Hasan menyatakan partai akan menggelar rapat pleno setelah seluruh proses Pemilu 2019 selesai dan seluruh tahapan rapat sebelum rapat pleno selesai dilakukan.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini