.webp)
Anies mengaku akan mengikuti peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub). Menurut Anies, dalam Permenhub nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, belum adanya aturan ganjil-genap.
"Sedang dibahas oleh Dishub dan Korlantas dan merujuk nantinya pada peraturan menteri. Kalau nggak salah peraturan menteri 118 belum ada ganjil-genap, jadi masih dibahas," ujar Anies di gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies ingin memastikan agar ganjil-genap diberlakukan sesuai dengan ketentuan perundangan. Anies juga memastikan aturan dapat diterapkan dengan adil.
"Kita akan memastikan, sesuai dengan ketentuan perundangan. Memang sudah beberapa waktu lalu dibahas, bagaimana kita bisa menerapkan aturan ini adil dan sesuai ketentuan," kata Anies.
Anies enggan menyebut kemungkinan bisa tidaknya penandaan bebas ganjil-genap untuk taksi online. Sebab, berkaitan dengan peraturan.
"Belum tahu, karena bukan soal kemungkinan, tapi ini soal peraturan," tuturnya.
Anies ingin kebijakan ganjil-genap dapat mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum. Terlebih bagi masyarakat yang pekerjaannya tidak membutuhkan mobilitas.
"Jadi kita di Pemprov DKI ingin agar kebijakan ganjil-genap ini mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum, khususnya kepada masyarakat yang memang tidak membutuhkan mobilitas untuk kerja," kata Anies.
"Jadi berangkat pagi, bekerja di sebuah tempat, selesai sore lalu pulang. Jadi kendaraan hanya digunakan untuk menuju tempat kerja, itu mendorong agar bisa menggunakan kendaraan umum," sambungnya.
Soal Taksi Online Lolos Ganjil Genap, Anies: Pikirkan Kepentingan Publik
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
