Dishub DKI Ungkap Alasan Ganjil Genap Tak Bisa Sasar Motor

Jakarta - Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan tidak akan menerapkan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua. Menurutnya, faktor biaya dan efektivitas menjadi kendala penerapan kebijakan tersebut terhadap sepeda motor.

"Sepeda motor memang dari proporsi jumlah itu paling banyak, tapi dari simulasi yang kami lakukan dari berbagai alternatif, dari keseluruhan unsur penilaian, didapatkan yang sekarang kita implementasikan uji cobanya, itulah titik yang paling optimal," kata Syafrin saat diskusi di restoran Beautika Petojo, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Motor Kebal Ganjil Genap di Jakarta, tapi Akan Dikanalisasi

Syafrin mengatakan, jika kebijakan ganjil-genap diterapkan ke sepeda motor, sisi biaya sumber daya akan lebih besar daripada pembuatan kebijakan. Menurutnya, ini tidak akan bisa dicapai secara optimal.

"Sisi sumber daya yang dibutuhkan mengawasi sepeda motor biayanya lebih besar daripada membuat kebijakan itu sendiri, secara optimum tidak akan bisa tercapai dan ini yang kita ambil," ucap Syafrin.

Selain itu, menurutnya, kebijakan ganjil-genap tidak bisa diterapkan kepada sepeda motor lantaran menyulitkan pihak kepolisian. Dia menyebutkan, jika polisi kesulitan, kebijakan menjadi tidak implementatif atau sulit terimplementasikan.

"Tidak ada, kita tidak ada pembatasan ganjil-genap untuk sepeda motor, jika sepeda motor dilakukan pembatasan bisa dibayangkan gimana polisi nanti. Jika mendekat di satu jalan (ganjil-genap), itu motor tidak puluhan tapi ratusan bahkan bisa luar biasa, ratusan motor polisi harus bedakan mana ganjil mana genap, bisa juling itu," ungkapnya.

"Kalau misal polisi punya keterbatasan dalam mengawasi yang terjadi kebijakan itu tidak implementatif ya. Kami tidak mau keluarkan kebijakan yang tidak implementatif. Lebih baik kita simulasi seluruhnya dan mana yang kira kira efisien, ekonomis, dan implementatif," sambung Syafrin.

Baca juga: Ini Kendaraan yang Bebas dari Ganjil-Genap di Jakarta

Kemudian Syafrin juga menegaskan sudah ada kebijakan rekayasa lain, yakni kanalisasi yang akan diterapkan untuk sepeda motor. Kebijakan itu akan diuji coba tahun ini.

"Kita berharap paralel dengan perluasan ganjil-genap, ini kita akan lakukan kanalisasi sepeda motor, semua sepeda motor di jalan wajib menggunakan lajur kiri, kanalisasi rencana tahun ini paralel akan dilakukan. Kalau cari keadilan, ya, semuanya memang tidak adil, ini paling optimum, pasti tidak akan memuaskan semua pihak," ujar Syafrin. (maa/gbr)