.webp)
Pasca klarifikasi Ustaz Abdul Somad (UAS) di kantor Majelis Ulama Indonesia, ada sebuah pertanyaan besar yang terlintas di benak, apakah ini mampu "mendinginkan" suasana? Kata mendinginkan memang disengaja diberikan tanda petik untuk memberikan tekanan, sebab Indonesia yang baru saja merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-74 dikejutkan dengan dua kejadian yang sebenarnya mencoreng perayaan tersebut. Yaitu, demo besar di beberapa wilayah Papua dan fenomena beredarnya video ceramah lama dari ustaz kondang yang diduga terdapat kata-kata penistaan agama di dalamnya.
Tekanan pada kata mendinginkan dimunculkan karena analisis dari beberapa pakar bahwa suasana di Indonesia sedang memanas, karena ada isu rasialisme di dua kejadian tersebut. Lini masa layanan jejaring media sosial kita bisa dipastikan dipenuhi dengan berita atau informasi tentang dua kasus tersebut, dari status pribadi hingga situs ecek-ecek juga turut menampilkan pendapatnya.
Hawa panas dalam politik memang dikuasai oleh kasus Papua yang melibatkan aparat dalam kejadian asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Apalagi pasca kejadian tersebut, respons masyarakat Papua atas celaan bernada rasisme di asrama mahasiswa Papua tersebut menjadi membesar sehari pasca perayaan HUT Kemerdekaan. Berbeda dengan kasus ceramah soal patung dan salib dari sang ustaz kondang kondang, perkara ini menjadi ramai diperbincangkan di media sosial hingga sekarang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kehidupan beragama dan berbangsa yang disebut mampu mengelola kedamaian mengalami kemunduran, terutama di wilayah media sosial. Tidak bisa kita tutupi fakta bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengelola persoalan rasisme di media sosial masih sangat lemah. Setiap hari di lini masa kita masih banyak melintas berbagai ungkapan baik berupa status hingga meme yang bernada rasisme, dan arah tujuannya ke mana dan siapa saja yang dianggap liyan.
Umur dunia maya di Indonesia memang masih dibilang muda, karena baru berkembang di sekitar pertengahan tahun 90-an. Jadi, negara yang hadir dengan berbagai regulasi mengatur warganya, misalnya dengan kehadiran UU ITE, bisa dibilang masih bias kekuasaan karena beberapa "pasal karet" di dalamnya. Beberapa penanganan kasus yang bersumber dari media sosial juga masih terlihat amburadul. Ahok dan Meliana sering dijadikan contoh betapa tekanan mayoritas publik masih bisa menyetir penanganan hukum, terutama jika berkaitan dengan kelompok rentan atau minoritas.
Tekanan publik atau dari kelompok mayoritas tersebut menjadi polusi di lini masa berbagai platform media sosial. Kehidupan yang damai di layanan jejaring sosial masih jauh dari harapan. Berbagai umpatan hingga kata-kata kasar masih mudah ditemukan. Salah satu sebabnya adalah untuk mempengaruhi emosional warganet agar menyetujui dan mendukung isu atau informasi yang dilempar, tanpa harus didalami dengan nalar kritis.
Pertarungan Narasi
Jika ditelisik mendalam isu Papua dan kontroversi ceramah UAS, maka yang muncul adalah pertarungan narasi yang lebih bermuatan naratif elite ketimbang humanisme. Sebuah isu lebih sering dilupakan dan disimpan dalam big data daripada diselesaikan secara kemanusiaan, karena bisa menjadi senjata dalam pertarungan isu di lain waktu.
Menjadi paling informatif lewat media sosial bisa bermakna negatif karena cenderung mendapatkan informasi berasal dari sumber yang sama atau tidak sempat memilah dan memilih mana informasi yang bisa diterima dan dicerna. Sistem algoritma yang mengatur sistem komunal dalam media sosial sering memunculkan isu atau informasi yang sudah disesuaikan dengan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan.
Selain itu, keterjangkauan memang menjadi senjata utama media sosial dalam persebaran isu atau informasi. Namun, kebanjiran informasi dalam waktu yang cepat membuat warganet cenderung sulit mengolah informasi sebelum dicerna. Kondisi ini kemudian diperparah dengan kemampuan prosumer --kemampuan produksi dan konsumsi informasi pada saat yang bersamaan-- karena sebagian besar warganet menjadikan media sosial menjadi sumber pengetahuan.
Kembali ke persoalan isu Papua dan ceramah UAS, media sosial dijadikan sumber informasi yang terpercaya di masyarakat. Padahal, tidak semua informasi yang muncul di layanan jejaring bisa dijadikan sumber informasi apalagi pengetahuan. Kasus asrama mahasiswa Papua dan ceramah UAS mendapatkan perhatian dan dipermasalahkan di ranah publik karena peran dominan dari media sosial. Dalam kondisi tersebut, negara malah sering menggunakan tangan besi dalam menurunkan tensi panas di ranah media sosial, seperti mengurangi kecepatan internet atau memblokir akses media sosial.
Masyarakat sering terjebak di perdebatan yang tidak berujung karena masing-masing kubu sangat jarang mengajukan perdamaian atau penyelesaian secara humanis. Coba telisik media sosial masing-masing, setiap kasus yang muncul dari atau lewat media sosial cuma diselesaikan dengan dua cara. Yaitu, dilupakan atau terus diperdebatkan hingga memainkan emosi warganet dan berimbas di kehidupan nyata.
Bersifat Elitis
Secara politis kehadiran internet dan media sosial kita memang meningkatkan partisipasi masyarakat di ranah politik. Tapi, belakangan muncul permasalahan yaitu perdebatan di media sosial sangat bersifat elitis, baik dari isu hingga pelaku perdebatan. Sedangkan yang merasakan kekerasan dari segregasi hasil perdebatan tersebut lebih banyak kalangan masyarakat bawah yang belum tentu merasakan dunia internet dengan masif.
Apakah kita bisa berharap permasalahan humanis di dunia nyata bisa diselesaikan tanpa harus melakukan perjumpaan fisik? Jawabannya memang masih misteri karena kehadiran dunia maya dalam irisan kehidupan nyata yang masih muda. Arkian, rasisme yang "dihadiahkan" pada HUT ke-74 RI kemarin harus menjadi perhatian dan pelajaran bagi semua pihak. Jika persoalan ini tidak diselesaikan lewat cara-cara humanis, maka rentan meninggalkan dendam yang tidak berkesudahan seperti yang terlihat sekarang.
Supriansyah peneliti isu sosial dan perdamaian di Kindai Institute, penggiat di Jaringan Gusdurian Banjarmasin
(mmu/mmu)
