"Karena para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Maka sudah sepatutnya presiden memilih orang-orang terbaik sehingga bisa membentuk kabinet zaken, yakni kabinet yang diisi orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menangani tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang dipimpinnya," ujar Bamsoet dalam acara diskusi publik 'Peluang Terselenggaranya Demokrasi Substansial dalam Postur Kabinet Jokowi Jilid II' di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (22/08/19).
Ia menjelaskan, dalam menyusun kabinet zaken, tidak perlu ada dikotomi antara kader partai dan nonpartai. Sebab, menurutnya, dalam partai juga banyak profesional yang menguasai berbagai bidang keahlian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
"Salah satu prasyarat utama demokrasi adalah adanya partai politik yang menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi untuk mengisi pos kepemimpinan nasional sampai daerah," imbuh Bamsoet.
Baca juga: Gerindra Dorong Jokowi Bentuk Kabinet Zaken |
Bamsoet menilai yang terpenting dalam penyusunan kabinet adalah bebasnya tekanan partai kepada Jokowi. Dengan begitu, Jokowi bisa menentukan sosok yang nanti akan membantunya selama lima tahun ke depan.
"Mau menteri dari partai politik atau nonpartai politik bukanlah menjadi soal. Terpenting presiden nyaman dengan yang bersangkutan dan tidak ada tekanan dalam penunjukannya. Tantangan Presiden Jokowi tak hanya sekadar mendapatkan 'the right man in the right place', melainkan juga ditambah 'man with communication skills'," kata dia.
Tonton Video LIPI: Jokowi Harus Bangun Kabinet Zaken untuk Obati Ketidakpuasan Rakyat:
(zak/tsa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini