Transportasi Ramah Lingkungan yang Tangguh

Jakarta - Dalam beberapa tahun terakhir, transportasi dengan energi listrik diidolakan menjadi solusi masalah transportasi perkotaan yang menghasilkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Selama setahun terakhir, pembahasan ini semakin intens. Jakarta mulai melakukan uji coba bus listrik untuk TransJakarta. Presiden Joko Widodo menyarankan penggunaan kendaraan listrik untuk mengatasi polusi Jakarta. Di sisi lain, peraturan presiden tentang mobil listrik terus dibahas dan secepatnya akan ditetapkan.

Pertanyaannya, seberapa tangguh infrastruktur kelistrikan kita untuk mengakomodasi operasi angkutan umum massal kita? Bagaimana jika --meskipun kita tak berharap ini sungguhan terjadi-- mati listrik total terjadi kembali dan seluruh angkutan umum massal kita sudah tergantung sepenuhnya pada listrik? Kejadian mati listrik tempo hari menunjukkan bahwa kita saat ini belum memiliki manajemen risiko sumber energi bagi angkutan umum massal. Kita masih bergantung pada listrik yang disediakan oleh PLN.

Bagian Hulu

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Problem infrastruktur kelistrikan untuk angkutan umum massal menjadi salah satu bahasan pokok pemerintah dan ahli transportasi dunia dalam acara Busworld Academy South East Asia di Jakarta pada Maret lalu. Pemerintah yang hendak membangun angkutan umum massal berenergi listrik hendaknya melakukan persiapan infrastruktur di bagian hulu untuk menyediakan pasokan listrik yang stabil.

Infrastruktur kelistrikan ini hendaknya dibangun dengan menggunakan energi baru terbarukan. Alasannya, transportasi listrik yang diharapkan menjadi transportasi ramah lingkungan untuk menekan polusi udara dan emisi gas rumah kaca juga perlu menggunakan energi bersih yang tidak turut menyumbang polusi dan emisi tersebut. Angkutan umum yang menggunakan energi dari sumber listrik berbahan bakar fosil masih belum bisa digolongkan transportasi ramah lingkungan.

Penggunaan listrik dari sumber energi berbahan bakar fosil hanya menggeser produksi polusi dan emisi gas rumah kaca di pembangkit listrik. Selama beberapa tahun terakhir, emisi gas rumah kaca dari sektor energi tercatat terus meningkat. Artinya, peralihan ke transportasi listrik tidak menimbulkan dampak yang positif terhadap perbaikan lingkungan. Jakarta adalah salah satu contoh kota yang polusinya parah karena sektor transportasi dan energi, terutama dengan keberadaan pembangkit listrik batu bara yang berdekatan dengan kota.

Di bidang transportasi perkotaan, kritik juga muncul terhadap mobil listrik yang digadang-gadang sebagai "transportasi ramah lingkungan"; pertama, mengakibatkan permintaan energi naik, yang berdampak pada kenaikan emisi gas rumah kaca. Pada akhirnya, ia kontraproduktif dengan usaha perbaikan lingkungan. Kedua, akan tetap menimbulkan masalah keruangan, sebagaimana macet yang terjadi saat ini, saat kendaraan pribadi masih menggunakan bensin dan solar.

Rendah Energi

Dengan memperhatikan masalah-masalah tersebut, kita tahu bahwa upaya berpindah dan meningkatkan penggunaan energi bersih termasuk upaya yang belum dapat diwujudkan untuk jangka pendek. Jakarta, sebuah ibu kota negara, yang disokong provinsi dan pemerintah pusat saja butuh puluhan tahun untuk membangun transportasi semacam ini. Lalu, bagaimana dengan daerah yang sumber pendanaannya yang lebih minim? Padahal isu lingkungan, seperti polusi atau krisis iklim, tidak hanya dialami oleh Jakarta.

Satu-satunya solusi yang mungkin dan murah adalah mengembangkan sistem transportasi yang rendah energi, yakni transportasi berbasis kendaraan tak bermotor. Upaya ini membutuhkan usaha besar untuk membalikkan tatanan sistem transportasi kita yang telanjur mengutamakan kendaraan bermotor di ruang publik jalan kita. Pemerintah pusat perlu mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mendorong pengembangan sistem transportasi ini.

Regulasi ini penting karena Indonesia tak punya aturan legal yang kuat yang melindungi pengguna kendaraan tak bermotor dan fasilitas pendukungnya. Di kota atau daerah, upaya-upaya pengurangan (bahkan penghilangan!) lebar trotoar dan jalur sepeda, termasuk sedikit jalur sepeda peninggalan kolonial, untuk pelebaran jalan raya bagi kendaraan bermotor berjalan masif. Belum lagi keduanya sering dialihfungsikan untuk mengakomodasi kendaraan bermotor.

Upaya-upaya mempertahankan jalur sepeda, misalnya, seringkali dihambat dengan alasan jalur sepeda tidak termasuk bagian jalan yang dipelihara. Upaya untuk menambah lebar kedua fasilitas ini sering dihambat dengan argumentasi tak ada penggunanya, sehingga tak perlu disediakan.

Ini yang saya atau kawan-kawan pegiat sepeda alami saat mempertahankan jalur sepeda dan trotoar dari pembongkaran di Kota Solo, kota yang hari ini menjadi contoh pada skala nasional dengan jalur sepeda terpanjang se-Indonesia, yang sayangnya terus berkurang karena proyek infrastruktur kendaraan pribadi dan parkir. Catatan kami di Transportologi menunjukkan jalur sepeda ini berkurang hingga kurang lebih tujuh kilometer pada 2019 dibandingkan catatan dalam Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok), sebuah dokumen acuan pengembangan transportasi kota, pada 2009. Ini angka yang besar untuk fasilitas transportasi perkotaan yang tak pernah bertambah sejak masa kolonial.

Sistem transportasi yang kembali kepada penggunaan kendaraan tak bermotor memiliki kelebihan menghasilkan nol polusi dan emisi gas rumah kaca, serta lebih tangguh karena tak membutuhkan pasokan energi yang tak rentan mengalami kegagalan operasional. Penyediaannya tak hanya lebih mudah, tetapi juga lebih terjangkau bagi kota atau daerah di Indonesia yang tidak memiliki dana besar.

Atas kelebihannya itu, banyak perencana transportasi yang merekomendasikannya sebagai landasan sistem transportasi perkotaan di pelbagai negara dunia. Penyediaan transportasi ini tak perlu menunggu suatu negara memiliki sistem energi yang mapan untuk menyokong transportasi listrik. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kapan kita mengupayakan sistem transportasi ramah lingkungan yang tangguh?

Sukma Larastiti bergiat di Transportologi, saat ini tengah mengembangkan laman transportologi.org untuk menyebarkan pengetahuan tentang transportasi berkelanjutan dan isu-isu perubahan iklim
(mmu/mmu)