JK: Kalau GBHN Dimunculkan, Presiden Tak Bisa Kampanye Visi Misi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan amendemen UUD 1945 yang memunculkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bertentangan dengan pemilihan langsung. JK menilai, jika GBHN muncul, presiden tak bisa berkampanye visi dan misinya.

"Kalau GBHN itu dimunculkan kembali, maka efeknya adalah pemilihan presiden itu tidak bisa lagi berkampanye menyampaikan visi masing-masing," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Ketua MPR soal Amendemen UUD 1945: Hanya soal GBHN, Nggak Boleh yang Lain

JK khawatir pemilihan langsung juga akan terganggu oleh adanya GBHN. Dia berharap wacana tersebut dimatangkan kembali.

"Karena itu, rakyat itu tidak bisa memilih lagi apa yang dia mau. Kalau pemilihan langsung, maka bagaimana mensinkronkan GBHN dengan pemilihan langsung. Ini agak bertentangan. Jadi harus disinkronkan ini," tuturnya.

Baca juga: JK: Boleh Ubah Konstitusi, Asal Tak Ubah Mukadimah

JK menegaskan rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) akan bertentangan dengan GBHN. Dia ingin hal itu dikaji lagi.

"Kalau mau RPJMN, maka pemilihan langsung, jadi implikasinya di situ nanti," tuturnya.



Soal Amandemen UUD 1945, Ketua MPR: Hanya GBHN, Titik!:

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/imk)