Staf Ahli Menkominfo: Hoax Sudah Jadi Bagian dari Permainan Politik

Jakarta - Staf Ahli Menkominfo, Henri Subiakto, mengatakan kini hoax merupakan bagian dari permainan politik. Menurut dia, semburan hoax banyak terjadi di negara-negara yang menggelar pemilihan umum.

"Era sekarang hoax itu sudah menjadi part of political game, menjadi bagian dari permainan politik. Bisa nggak dihilangkan hoax? Saya katakan nggak bisa dan itu akan terus ada. Dan itu terjadi di beberapa negara," kata Henri saat menjadi pembicara dalam FGD 'Mengukur dan Menganalisa Hoax dan Ujaran Kebencian yang Muncul Saat dan Setelah Pemilu 2019' di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: KPU Khawatir Hoax Juga Warnai Pilkada 2020: Konfliknya Bisa Jadi Besar

Ia pun mengatakan sangat sulit benar-benar menyapu bersih hoax. Henri mengatakan hoax merupakan produk dari fenomena dunia digital, di mana semua orang bisa menjadi produsen informasi.

"Tidak hanya di Indonesia tentang hoax terjadi selama pilpres, tetapi beberapa pilpres di negara lain, di US, UK. Kenapa demikian? Fenomena digital sekarang semua orang bisa jadi wartawan, bisa jadi produsen media, semua orang jadi pengamat, bisa jadi pembuat pesan, padahal tidak semua orang baik. Dan kejadian seperti ini kan. Kalau ada peristiwa menarik semua bisa partisipasi," sebutnya.

Henri menjelaskan informasi hoax kerap digunakan untuk kepentingan politik praktis. Dia berbicara soal hakikat politik yang bertujuan meraih dan mempertahankan kekuasaan.

"Di level praktis kita tahu bahwa yang namanya politik itu ya, aktivitas meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Sering kali tidak sesuai dengan ideal dan nggak sesuai dengan norma dan itu terjadi. Itu page stage itu ya, hoax itu sering kali dibuat oleh mereka," kata Henri.

Baca juga: Cegah Hoax, Kominfo Sempat Lambatkan Internet di Papua

Namun, lanjut dia, informasi-informasi hoax itu tak melulu diproduksi para politikus. Henri mengatakan masyarakat umum pun terlibat dalam produksi hoax semata karena alasan mendukung calon tertentu di pemilu.

"Karena semua orang bisa jadi pelaku komunikator politik atau pelaku komunikasi maka istilah yang terjadi sekarang adalah bukan lagi komunikasi politik itu dilakukan oleh politisi yang bertanding dalam pemilu tapi ada sharing political," tuturnya.

"Siapa pun yang terlibat dapat bermain dalam komunikasi politik. Jadi kalau ditanya siapa yang bikin hoax? Tidak selalu politisi, bukan hanya politisi, bisa saja semua orang. Makanya Pilpres 2019 sebenarnya adalah pertarungan politik komunikasi bukan hanya Jokowi dengan Prabowo, tapi orang banyak dan unlimited itu yang menyebabkan bias komunikasi," kata Henri.

Baca juga: KPU Sebut Serangan Hoaks Meningkat Pesat di Pemilu 2019

Selain itu, Henri mengatakan saat ini hoax sudah menjadi bisnis politik. Menurutnya, risiko hoax lebih kecil jika dibandingkan dengan praktik politik uang.

"Hoax sudah menjadi bagian bisnis politik. Sekarang ini komunikasi politik profesional nggak hanya konsultan media, tapi pembuat hoax juga. Kenapa hoax banyak? Karena lebih sedikit risiko dibanding kalau menggunakan money politics," ujar Henri.

"Money politics menggunakan dana yang cukup besar, baru mumpulkan saja sudah ketangkap KPK. Tapi hoax nggak bisa dipegang KPK, hanya kepolisian, itu pun undang-undang yang dipakai UU Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE, diperbarui UU Nomor 19 Tahun 2016. Itu nggak mampu untuk menjaring semua persoalan hoax. Makanya hoax sekarang menjadi bisnis. Kenapa hoax dibuat? Karena bisa mempengaruhi otak, bisa mempengaruhi prilaku, sehingga logika cerdas kita hilang kalau terkena hoax," tegasnya.


Simak Video "Polisi Selidiki Hoax di Medsos Pemicu Demo Rusuh di Manokwari"

[Gambas:Video 20detik]

(lir/tsa)