Pemprov Jabar-Kemensos Harus Duduk Bareng Bahas Wyata Guna

Bandung - Ombudsman RI meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemprov Jabar untuk duduk bareng membahas polemik yang muncul dampak dari perubahan status Wyata Guna dari panti menjadi balai. Hal itu penting demi mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada.

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu meninjau SLBN A Kota Bandung, di Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jumat (16/8/2019). Ia melihat secara langsung kondisi sekolah yang terancam tergusur dampak dari kebijakan Kemensos.

Baca juga: Jelang HUT RI, Penyandang Disabiltas Netra di Wyata Guna Bandung Telantar

Dalam kunjungannya itu dia melihat beberapa fasilitas sekolah yang lokasinya berada dalam satu kawasan Balai Wyata Guna. Mulai dari ruang kelas, ruang guru dan fasilitas penunjang lainnya yang sudah nampak usang termakan usia.

Selain itu dia juga datang untuk mencari tahu mengenai nasib para penghuni Balai Wyata Guna yang kabarnya telah diminta meninggalkan asrama. Hal itu buntut dari berubahnya status Wyata Guna dari panti menjadi balai seiring keluarnya Permensos 18/2018.

Kondisi itu, membuat para penghuni yang sudah bertahun-tahun tinggal di dalam asrama diminta untuk segera keluar. Bahkan sejak 21 Juli 2019 lalu para penghuni sudah tidak mendapat layanan seperti makan dan lainnya.

Ninik cukup prihatin dengan permasalahan yang muncul saat ini. Dia telah mendapat gambaran mengenai kondisi yang ada dan meminta agar Pemprov Jabar dan Kemensos untuk segera bertemu membahas masalah ini.

"Ombudsman berharap bahwa pusat dalam hal ini Kemensos dan Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur memberi perhatian dan prioritaskan penyelesaian yang dialami tempat pendidikan ini," ujar Ninik.

Baca juga: SLB Tertua di Asia Tenggara Terancam Digusur Kemensos

Menurut dia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Sosial Agus Gumiwang harus bertemu. Bukan malah saling berbalas surat dalam menyelesaikan permasalahan ini.

"Pemprov dan Pemerintah pusat jangan surat-suratan. Duduk bareng-bareng karena bagaimanapun ini satu Indonesia. Bahwa ada kebijakan otonomi daerah jangan abai prinsip-prinsip NKRI. Kok ini surat-suratan seperti tidak dalam satu kendali," katanya.

Karena, Ninik menjelaskan, bila masalah ini tidak diselesaikan dengan baik akan merugikan para penghuni dan peserta didik. Bisa muncul ketidakadilan terutama bagi para penghuni asrama dan peserta didik.

"Kalau penyimpangan prosedur penanganan kasus ini, ini mengakibatkan ketidakadilan. Seperti tadi muncul intimidasi, tidak diterima fasilitas mulai Juli tidak bisa tinggal di asrama," ucap Ninik.

Selain itu, Ombudsman akan mencoba mempertemukan antara Pemprov Jabar dan Kemensos. Sehingga dia berharap proses penyelesaiannya bisa berjalan cepat.


Simak Video "Wyata Guna, 108 Tahun Melayani Tunanetra"

[Gambas:Video 20detik]

(mso/bbn)