"(Dampaknya) pasti sangat besar dan kita harus belajar daripada kesuksesan dan kegagalan dari pemindahan ibu kota di beberapa negara lain," kata Sandi di gedung DPR, Jakarta, Senayan, Jumat (16/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus hati-hati. Kami tidak langsung bilang setuju atau tidak, tapi kami ingin pelajari lebih saksama karena jumlah biayanya berapa, sumber dananya berapa, dan dampak untuk lapangan kerja dan harga-harga bahan pokok yang dirasakan," ujarnya.
"Karena kita khawatir nanti harga properti naik semua di Pulau Kalimantan dan biaya hidup yang tidak terjangkau masyarakat di sana. Itu yang jadi fokus kita ke depan," lanjut Sandi.
Sandi menilai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan bukan hal yang harus diprioritaskan. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menentukan kebijakan.
"Menurut saya, bukan prioritas ya, tapi karena presiden sudah menyampaikan, ya, kita harus pelajari secara keseluruhan," tutur Sandi.
Soal rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu sempat disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan DPR-DPD hari ini. Ia meminta izin kepada para anggota Dewan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Rencana pemindahan ibu kota negara ini sudah beberapa kali dibahas.
"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak-Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (tsa/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini