.webp)
Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali menembaki personel TNI-Polri di distrik Papua. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kemudian bicara serangan balasan apa bila gerakan separatisme di Papua menyerang aparat keamanan RI.
Usulan serangan balasan yang disampaikan JK tidak hanya sekali. Konsistensi JK berawal saat terjadi penembakan terhadap anggota TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua.
Pada saat itu seorang anggota TNI, Prada Usman Hambelo tertembak dalam serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di bekas kamp PT Pembangunan Perumahan (PP) di Distrik Yuguru, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (20/7). Prada Usman tertembak di bagian pinggang akhirnya tewas.
Serangan KKB tersebut terjadi saat personel TNI tengah melakukan pengamanan di bekas kamp PT PP yang merupakan tempat proyek pembangunan jembatan Sungai Yuguru. Sekitar pukul 12.45 WIT kelompok KKB melakukan serangan tembakan secara membabi buta dari arah semak belukar yang berada tepat di depan kamp.
Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menduga pelaku penembakan berjumlah 4-5 orang. Ketika itu TNI berupaya membalas tembakan dan melakukan pengejaran. Namun karena medan belukar yang sangat tertutup dan kondisi jurang yang curam, pengejaran pun dihentikan.
"Dengan pertimbangan keamanan karena medan belukar yang sangat tertutup dan banyak jurang yang curam, maka pengejaran dihentikan," ujar Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/7/2019).
Tak hanya itu, serangan dari KKB juga terjadi ketika anggota TNI sedang melakukan istirahat, salat, dan makan. Aidi mengatakan serangan tiba-tiba datang dari arah semak belukar.
"Secara tiba-tiba mendapatkan serangan yang muncul dari semak belukar dengan jarak sekitar 300 meter dari kedudukan prajurit yang sedang isoma," tuturnya.
Diduga, penyerangan itu dilakukan kelompok Egianus Kogoya. Usai serangan terjadi, pasukan TNI langsung melaksanakan konsolidasi dan pengamanan setempat.
"Setelah dilaksanakan pengecekan personel, ternyata satu orang prajurit a.n. Prada Usman Hambelo mengalami luka tembak di bagian pinggang sebelah kanan," imbuh Aidi.
Tiga hari setelahnya, Wapres JK merespons serangan KKB itu. JK berbelasungkawa atas meninggalnya anggota TNI pascakontak senjata di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua. JK menilai penyelesaian harus melalui jalan damai.
"Kalau Anda lihat ke daerah bukan konflik seperti dibayangkan orang seperti apa. Justru kelompok itu yang menyerang tentara, kan semuanya kan yang diserang itu di pos tentara. Tentara itu menjaga kelangsungan proyek. Kan diserang itu, itu bukan konflik, itu penyerangan. Karena itu tentara selalu membela diri saja," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).
JK menyebut serangan KKB ke TNI sebagai gerakan separatis jika tuntutannya ialah referendum. Karena itu, penyelesaiannya harus dengan jalan damai. Jika tidak ada keinginan damai, TNI bisa balik membalas serangan.
"Ya itu separatis namanya kalau begitu, tentu kita akan berpegang pada TNI, ya. Semua itu pemerintah pusat tidak bisa menerima seperti itu (referendum). Tentu yang terbaik ialah suatu penyelesaian yang damai. Tapi kalau tidak mau damai, hanya menyerang tentara, tentara harus membalas," kata JK.
"Sudah sering diadakan sebenarnya, dialog-dialog seperti itu, tapi memang ada kelompok yang ingin bikin separatisme, kelompok bersenjata," ujarnya.
Soal serangan balasan disampaikan lagi oleh JK. JK menyinggung soal adanya tudingan terhadap TNI melakukan pelanggaran HAM di Papua. Dia menyebut, TNI-Polri selama ini selalu menjalankan tugas dengan baik di wilayah Papua.
JK menegaskan, jika diserang oleh kelompok separatis atau kelompok bersenjata, TNI-Polri yang bertugas wajib membalas. Bagi JK, itu bukanlah pelanggaran HAM. Dia meyakini TNI dan Polri selama ini bertindak profesional saat menjalankan tugas.
"Tapi apabila diserang tentu tidak bisa pasrah. Harus kembali untuk membalas siapa penyerangnya," ujarnya.
"Itu bukan pelanggaran HAM karena yang melanggar HAM siapa yang duluan. Sering orang juga apalagi luar negeri, semua HAM, bagaimana (pelanggaran) HAM kalau yang meninggal adalah TNI dan polisi. Semua harus kita atasi, tapi diatasi secara profesionalisme dengan baik dengan aturan baik. Karena dunia mengajarkan seperti itu," kata JK.
