.webp)
"(Besaran biaya) relatif sekali ya, saya kira juga PSI nggak tahu soal balap Formula E. Kita serahkan saja kepada satu tim yang membahas anggaran ini," ucap Sani kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).
DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyepakati anggaran untuk Formula E sebesar Rp 360 miliar masuk Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS). Kesepakatan itu akan dibawa dan disahkan dalam rapat paripurna APBD Perubahan 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sani menyetujui anggaran yang tergolong besar tersebut. Terlebih, Gubernur DKI Jakarta sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya kira ada commitment fee dalam pound sterling di-charge-kan kepada DKI dan juga saya dengarkan laporan Gubernur sudah laporkan ke Presiden, Kemendagri, dan lain-lain," kata Sani, yang merupakan politikus PKS.
Selain itu, Sani membantah anggapan bahwa pembahasan KUPA-PPAS Perubahan selama dua hari dianggap terburu-buru. Apalagi disebut rawan korupsi.
"Kalau korupsi, karena rapat terbuka dari tingkat komisi, Badan Anggaran sampai tingkat pimpinan, saya kira bisa diminimalisir. Kedua, karena DPRD memasuki tahun terakhir, jadi rasanya mekanisme, prosedur, tujuan, maksud dari penganggaran sudah dikuasai. Saya kira sesuai pembahasan komisi dan Badan Anggaran sudah dilakukan dengan baik," ucap Sani.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus membayar uang kepada panitia Formula E sebesar USD 24,1 juta atau sekitar Rp 345 miliar untuk menjadi tuan rumah Formula E.
Anies lalu membeberkan total dana yang harus dikeluarkan untuk menjadi tuan rumah pada beberapa pergelaran internasional.
"Saya beri daftarnya ya. Untuk MotoGP, biaya penyelenggaraannya USD 7-9 juta, F1 USD 29,4 juta, Formula E USD 24,1 juta. Dolar Amerika ya. Piala Dunia USD 11.600 juta," ucap Anies di Jalan Sudirman.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta menyoroti adanya peningkatan drastis anggaran untuk perhelatan Formula E dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Peningkatan ini mencapai ratusan miliar rupiah.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD terpilih PSI Jakarta, Idris Ahmad, dalam diskusi 'Mendadak Rajin di Akhir Jabatan: Menelisik Perilaku DPRD DKI yang Membahas Anggaran Secara Kilat di Akhir Masa Jabatan' di DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Jadi setelah kami analisis dan kami baca-baca, kami cari informasi, salah satu anggaran KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) terbesar itu ada di peningkatan di dinas pariwisata. Ada namanya agenda event internasional dalam negeri. Agendanya tahu sebelumnya berapa? Rp 3 miliar, peningkatannya berapa? Rp 340 miliar. Untuk apa? Teman-teman tahu isu Formula E? Formula E DKI Jakarta," kata Idris.
Idris mempertanyakan mengapa anggaran untuk Formula E ada dalam APBD-P. Idris menilai sebaiknya dana yang besar itu dialokasikan untuk kepentingan pendidikan.
"Pertanyaannya, seberapa strategis program ini untuk Jakarta saat ini? Ada tidak di RPMJD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)-nya? Dan kenapa harus di (anggaran) perubahan sekarang? Apakah sudah siap semuanya? Karena angka Rp 340 miliar ini kalau kita konversi untuk KJP (Kartu Jakarta Pintar) ada berapa orang?" ujarnya.
Tonton Video Bahas Formula E, Anies Laporan ke Jokowi:
(aik/dnu)
