Jokowi yang Semakin Lugas soal Jatah Menteri untuk Parpol

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin lugas soal jatah kursi menteri untuk partai politik (parpol) koalisi. Padahal dulu, ketika masih menjadi capres 2014, Jokowi terang-terangan menolak ide bagi-bagi kursi menteri untuk parpol.

Sebagaimana diketahui, Jokowi secara terang-terangan menjawab permintaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait jumlah menteri dari Partai Banteng yang harus terbanyak. Jokowi, yang juga kader PDIP, menjamin partainya akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet.

"Mengenai menteri. Tadi Bu Mega kan menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, tapi PDIP empat kan sudah dua kali (lipat)," tutur Jokowi.

Baca juga: Gayung Bersambut Jokowi-Mega Soal Menteri Terbanyak

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato saat pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). Dalam kesempatan itu, Jokowi bahkan berani menjamin PDIP akan memperoleh jatah kursi menteri terbanyak.

"Kalau yang lain tiga, pasti PDIP (hadirin berteriak 'enam'), belum tentu juga," kata Jokowi.

"Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," sambung Jokowi.

Jika melihat pernyataan Jokowi tersebut, hal ini kontradiktif dengan pernyataan Jokowi ketika pertama kali menjadi capres pada Pemilu 2014. Saat masa kampanye, Jokowi menegaskan bagi-bagi kursi menteri itu tidak baik. Namun, makin ke sini, Jokowi tidak sungkan lagi menyebut jatah kursi menteri untuk parpol. Berdasarkan catatan detikcom, berikut ini rangkaian pernyataan Jokowi terkait jatah kursi menteri:

1. Bagi-bagi kursi menteri itu tidak baik

Saat menjadi capres yang diusung PDIP, Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan yang akan diajak berkoalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan.

"Bagi-bagi kursi dan menteri itu tidak baik," kata Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pemred di rumah makan Horapa, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Baca juga: Di Kongres PDIP, Mega Ungkap Cerita Tolak Kursi Menteri Era SBY

Jokowi mengatakan hal tersebut sudah dilakukan saat dia menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Dia bahkan tak takut bila dimusuhi.

"Saya nggak takut, di DKI (kursi PDIP) cuma 17 persen dan APBD muncul terlambat juga nggak apa-apa. Memang untuk apa? Kalau mau kerja sama semua, ya, kita silakan," ucapnya.

2. Mempersilakan partai masuk kabinet, tapi harus ada fit and proper test

Dua minggu kemudian, pernyataan Jokowi soal jatah kursi menteri untuk parpol sedikit melunak. Jokowi mempersilakan parpol koalisinya menyodorkan nama menteri. Namun mereka harus terlebih dulu melewati tahap fit and proper test.

"(Menteri) bukan jatah. Bisa memasukkan nama, tapi harus sesuai kriteria. Artinya, akan ada fit and proper test. Kalau kriterianya pas, ya, mau diambil nggak apa. Kita ini mau membangun kabinet kerja," kata Jokowi di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/4/2014).

Baca juga: PDIP Puji Gaya Megawati Saat Minta Jatah Menteri Terbanyak ke Jokowi

Jokowi bahkan menegaskan kemungkinan terbesar nama menteri akan berasal dari luar partai. "Lebih besar (peluangnya) profesional," kata Jokowi. "Siapa pun (untuk koalisi) silakan. Kita terbuka kok. Tapi jangan urusan kursi, urusan menteri," tambahnya.

3. Jamin PDIP menteri terbanyak

Beda dulu, beda sekarang. Sekarang Jokowi justru makin lugas ketika ditanya soal jatah kursi menteri. Dalam Kongres V PDIP, Megawati meminta jatah kursi menteri ke Jokowi karena PDIP merupakan partai pemenang pemilu. Dalam kesempatan itu pula, Jokowi langsung memberikan garansi atas permintaan Megawati.

"Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," ujar Jokowi.



Tonton Video Jatah Menteri dan Koalisi di Kabinet Baru Jokowi:

[Gambas:Video 20detik]

(rdp/fjp)