Jokowi Minta Karhutla Ditangani Habis-habisan, Ini Solusi Penanganannya

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan tegas kepada Panglima TNI dan Kapolri terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi meminta Panglima dan Kapolri mencopot jajarannya yang tak bisa mengatasi karhutla. Terkait hal ini, Greenpeace Indonesia memberikan rekomendasi penanganan karhutla. Begini rekomendasinya.

"Solusi penanganan karhutla itu salah satunya ialah rewetting (pembasahan lahan) ketika memasuki musim kering. Ini yang harus dioptimalkan. Memang sudah banyak sumur bor yang dibikin untuk rewetting. Tapi, apakah sumur bor ini sudah cukup efektif untuk membasahi lahan gambut. Apakah ada maintanance yang baik ketika memasuki musim kering?" kata Team Leader forest Campaign Greenpeace Indonesia, Rusmadya Maharuddin saat dihubungi detikcom, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Jokowi Minta Copot Aparat Tak Bisa Tangani Karhutla, TNI Bicara Upaya Maksimal

Dia menjelaskan, pada umumnya karhutla terjadi pada musim kering atau kemarau. Sehingga, lahan gambut menjadi kering dan rentan terbakar lantaran panas. Dia pun mengungkit kasus karhutla yang sedikit pada tahun 2015, menurutnya hal itu karena musim keringnya lebih pendek.

"Terkait musim kemarau yang panjang, di tahun 2015 dari Juli sampai November masih kemarau sementara di tahun 2016, 2017 dan 2018 pada bulan Agustus misalnya sudah turun hujan, jadi peluang terjadinya kebakaran waktunya lebih pendek. Nah tahun ini sepertinya juga akan lebih panjang," ujarnya.

Selain itu, dia meyayangkan arahan Presiden Jokowi kepada TNI dan Polri untuk penanganan kebakaran hutan. Menurutnya, arahan Jokowi sedari dulu sama namun tidak menyentuh konteks permasalahan penanganan karhutla.

"Arahan Pak Jokowi ke TNI dan Polri dari dulu juga begitu, sama. Ini polisi dan TNI sudah seperti petugas kebakaran. Padahal, yang bertugas untuk memadamkan api di area konsesi itu seharusnya pemilik konsesi," ungkapnya.

"Karhutla ini kejahatan luar biasa, harusnya ini yang harus diseriusi. Saya ambil contoh, dari sisi penegakkan hukum. Ini masih 15 Perusahaan pelaku karhutla yang tidak jelas prosesnya. Padahal, mestinya semuanya transparan dan masyarakat dilibatkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi memberikan arahan kepada Panglima TNI, Kapolri, gubernur, pangdam, danrem, dan sejumlah pihak yang terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi meminta penanganan karhutla dilakukan sebelum api membesar.

"Saya minta gubernur, pangdam, kapolda, kerja, berkolaborasi kerja sama dibantu pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, BPBD, usahakan jangan sampai kejadian kita baru gerak. Api sekecil apa pun segera padamkan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Jokowi Minta Aparat Tak Bisa Atasi Karhutla Dicopot, Ini Kata Polri

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla. Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir dalam rapat tersebut. Jika tak berhasil menangani masalah karhutla, Jokowi meminta Panglima TNI dan Kapolri mencopot jajarannya.


Diwanti-wanti Presiden Jokowi Soal Karhutla, Ini Jawaban Polri:

[Gambas:Video 20detik]

(rdp/fjp)