Bupati Solok Selatan Terima Pelajaran dari drg Romi

drg Romi Syofpa Ismael (Muhammad Ridho/detikcom)

Jakarta - Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria akhirnya mendukung drg Romi Syofpa Ismael menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Ada pelajaran yang dipetik Muzni dalam polemik panjang sebelum drg Romi jadi PNS.

"Ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kami ke depan agar tidak terlalu kaku dalam mengeluarkan suatu kebijakan dan ke depan kita kan lebih memperhatikan, memprioritaskan rasa keadilan publik dalam setiap kebijakan," kata Muzni di kantor Kemenpan RB, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

Diketahui, nama drg Romi dicoret dari PNS. Saat itu Pemkab Solok Selatan beralasan bahwa drg Romi tak sehat karena menyandang disabilitas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelum ikut tes CPNS, drg Romi sudah mengabdi sebagai dokter honorer di Puskesmas Talunan. Setelah itu, ia diangkat menjadi pekerja tidak tetap. Pada 2016, drg Romi Syofpa Ismael mengalami paraplegia setelah melahirkan, yang memaksanya harus menggunakan alat bantu kursi roda untuk aktivitas sehari-hari.

Namun drg Romi tetap mengabdi di puskesmas dan tidak ada masalah dalam penanganan pasien gigi di puskesmas. Hingga akhirnya muncul seleksi CPNS 2018 dan ia ikut seleksi.

Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria (Ari Saputra/detikcom)

Nama drg Romi ada di peringkat pertama untuk tes kompetensi. Setelah dicoret, drg Romi memperjuangkan haknya. Dukungan hadir dari gubernur hingga Istana. Dukungan juga datang dari masyarakat sipil lainnya.

Muzni juga meminta maaf atas permasalahan tersebut. Muzni mengatakan permasalahan yang dialami drg Romi akan jadi pelajaran bagi Pemkab Solok Selatan. Dia berjanji mengedepankan rasa keadilan supaya kejadian yang dialami drg Romi tak terulang.

"Kami atas nama Pemkab Solok Selatan didampingi Ibu Rieke dan Ketua Panselda menyampaikan permohonan maaf atas permasalahan yang terjadi yang mungkin telah melukai hati masyarakat Indonesia, khususnya kawan-kawan dari disabilitas," kata Muzni.

Pemerintah akhirnya memutuskan mengembalikan hak drg Romi sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar. Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden (KSP) hari ini.

"Kami semua bekerja dan merespons masalah ini dengan cepat dan sepakat dokter Romi bisa menjadi CPNS," kata Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, yang memimpin rapat, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (5/8/2019).

Jaleswari mengatakan, kasus ini muncul karena pemda setempat salah menafsirkan sehat jasmani dan rohani sebagai salah satu syarat menjadi CPNS. Jaleswari meminta agar kasus drg Romi ini dapat dijadikan pembelajaran bagi pemda lain. Para penyandang disabilitas, menurut Jaleswari, punya hak dan kesempatan yang sama seperti PNS lain.

"Pemda, BUMD, BUMN wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen," kata Jaleswari.

Berkas Diserahkan ke Menpan, drg Romi Segera Jadi PNS:

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2

Selanjutnya