"Kami tadi sudah bertemu dengan Menpan RB, diterima langsung dan bapak bupati dengan segela kerendahan hatinya beliau membawa berkas Romi, langsung diserahkan pada Menpan," kata Rieke di Kemenpan RB, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).
Pertemuan dengan Menpan berlangsung sekitar 1 jam. Dalam pertemuan itu, Bupati disarankan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menindaklanjuti masalah ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana diketahui, drg Romi telah mengabdi di pelosok Solok Selatan bertahun-tahun. Statusnya adalah honorer dan meningkat menjadi pegawai tidak tetap. Pada 2016, ia mengalami disabilitas usai melahirkan anak keduanya.
Setelah itu, ia mengikuti ujian CPNS dengan meraih ranking 1. Belakangan, Pemda mencoretnya karena pertimbangan disabilitas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan sebelumnya menyurati Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS terkait dengan penyelesaian polemik drg Romi Syofpa Ismael. Surat itu ditujukan untuk mengakomodasi penyelesaian kasus gagalnya drg Romi menjadi CPNS.
"Kami (juga) ingin polemik dokter Romi segera selesai. Kita sudah bertemu di Kantor (Kemenko) PMK. Kesepakatannya, kita mencoba menyurati Panselnas, baik BAKN maupun KemenPAN-RB," kata Sekda Solok Selatan Yulian Efi kepada wartawan di Padang, Jumat (2/8).
Menurutnya, ada dua opsi dan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengakomodasi drg Romi. Selain sisa formasi pada 2018, untuk formasi 2019 ini Pemkab juga membuka kesempatan untuk dokter gigi.
"Sisa formasi tahun 2018, ada satu formasi untuk disabilitas yang tidak terisi. Kita usahakan itu (jadi) jalur khusus. Untuk 2019 ini, kita usulkan juga dua (formasi) dokter gigi. Artinya, ada dua peluang yang bisa dimanfaatkan dan kita usahakan," kata dia.
Tonton Video Blak-blakan drg Romi: Melawan Diskriminasi (abw/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini