Jakarta - Ide
rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terus menggelinding diiringi pro-kontra. Berikut hal-hal penting yang perlu diketahui terkait isu rektor asing ini.
Ide rektor asing ini dicetuskan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,
Mohamad Nasir. Suara tidak setuju terdengar dari arah Senayan, Gedung DPR. Namun wacana ini terus diperjuangkan dan sudah sampai ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hingga Kamis (1/8/2019) ini, ada sembilan hal yang terkait erat dengan isu rektor asing, berikut rinciannya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Demi dongkrak rankingPerguruan tinggi di Indonesia berada di jajaran bawah ranking perguruan tinggi sedunia. Maka solusinya, rektor asing didatangkan supaya bisa mendongkrak ranking perguruan tinggi di Indonesia di kancah dunia.
"Kamu (rektor asing yang direkrut) bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia," kata M Nasir sebagaimana dikutip detikcom dari situs Sekretariat Kabinet, Rabu (31/7) kemarin.
Ada tiga parameter pemeringkatan yang dipakai Kemenristekdikti. Pertama, QS World University Rank. Kedua, dari THE atau Time Higher Education. Yang ketiga, bisa dari Shanghai Jiao Tong University (SJTU).
Pada 2019, QS World University Ranking merilis peringkat. Hasilnya, UI berada di peringkat ke-296 dunia, UGM di peringkat ke-320 dunia, ITB berada di peringkat ke-331 dunia, IPB berada di peringkat ke-601-605 dunia. Dalam THE The World University Rankings 2019, UI ada di peringkat ke-601-800, ITB di peringkat ke-801-1000, dan UGM berada di peringkat ke-1001.
Adapun dalam Academic Ranking of World University 2018 (terbaru) dari Shanghai Jiao Tong University, tak ada satu pun universitas dari Indonesia yang masuk 500 peringkat pertama, 1.000 peringkat pertama pun juga tak masuk. Negara tetangga, Singapura punya dua universitas yang masuk di peringkat ini, Malaysia punya dua universitas, dan empat universitas Thailand berada di peringkat 501-1000.
2. Rektor lokal dinilai tak mampuRektor asing bakal direkrut karena rektor warga negara Indonesia (WNI) dinilai Menristedikti Nasir tak mampu memimpin PTN naik ke ranking atas dunia.
"Saya mau tanya, rektor mana yang sudah berhasil mengangkat ke kelas dunia? Oleh karena itu, kita selama ini belum bisa men-challenge rektor di Indonesia, belum bisa meningkatkan pe-ranking-an dunia," kata Nasir kepada detikcom, Rabu (31/7) kemarin.
"Kalau kemampuan di dalam masalah akademik mungkin okelah, tetapi dalam network dunia belum tentu punya network, leadership-nya belum tentu di kelas dunia," lanjut Nasir.
3. Didorong pasar bebasNasir menjelaskan dunia saat ini sudah tanpa batas (borderless), termasuk dalam bidang pendidikan. Pengaruh pasar bebas sudah masuk ke ranah pendidikan, namun Indonesia perlu memegang teguh prinsip NKRI, Pancasila, UUD Negara 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika.
"Kita sudah harus bebas barang dan jasa, di dalamnya ada pendidikan tinggi. Itu sejak 2016. Pendidikan ada di dalamnya. Jasa konsultan juga sudah bebas. Apa yang kita batasi?" ujar Nasir.
4. NTU Singapura jadi rujukanIde ini terinspirasi dari cerita sukses Nanyang Technological University (NTU). Universitas di Singapura itu mendatangkan rektor asing dan peringkatnya naik di kancah dunia.
"Saya pun yang melihat di berbagai rank, contoh di Singapura itu yang namanya Anderson (Bertil Andersson, Presiden NTU 2011-2017), yang pernah jadi rektor NTU, dia berhasil mengangkat NTU sekarang menjadi perguruan tinggi yang luar biasa di dunia," kata Nasir.
 Bertil Andersson (Dok Nanyang Technological University) |
Mengutip laman resmi NTU, ketika menjabat sebagai Presiden NTU, Andersson dianggap berhasil membawa NTU masuk di peringkat ke-11 dunia pada tahun 2017 dan yang terbaik di Asia dalam Peringkat Universitas Dunia Quacquarelli Symonds (QS). Padahal NTU baru didirikan pada 1981.
5. Perlu rombak peraturanSupaya rektor asing bisa didatangkan untuk memimpin PTN di Indonesia, sejumlah peraturan perlu dirombak. Meski begitu, Nasir menegaskan impor rektor asing tak melanggar undang-undang.
"Oleh karena itu, kami sedang memperbaiki peraturan pemerintahnya," kata Nasir.
Dia menyebut peraturan-peraturan ini akan diperbaiki:
-PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
-PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
6. Jokowi sudah setujuNasir sudah membawa idenya ke hadapan Presiden Jokowi. Dia meyatakan Jokowi setuju dengan ide mengimpor rektor asing itu.
"Beliau setuju, tergantung bagaimana saya siapkan, kalau persiapan tidak bagus ya mungkin kita pending atau bagaimana," kata Nasir usai acara pengambilan sumpah dokter baru ke 227 di Undip, Semarang, Kamis (1/8/2019).
 Foto: Presiden Jokowi (Dok. BPMI) |
7. Mulai 2020Harapan Nasir, rektor asing sudah bisa datang dan mempimpin PTN di Indonesia mulai tahun depan. Kata dia, lebih cepat lebih baik.
"Nanti regulasi 2020 sudah selesai. Nanti paling tidak sudah mulai ada proses sejak itu. Nanti setelah 2020, atau kalau bisa cepat pada 2020 lebih bagus. Lebih cepat lebih baik menurut saya," kata dia.
8. Tak semua PTN bakal dipimpin rektor asingTak semua PTN bakal dipimpin rektor dari negeri seberang. Hanya PTN terpilih saja yang akan dipimpin rektor asing.
"Kita petakan perguruan tinggi mana yang layak, kita punya 4.700 perguruan tinggi, ambil contoh 2 atau 5 selama 2020-2024, tidak semua rektor," kata Nasir usai acara pengambilan sumpah dokter baru ke 227 di Undip, Semarang, Kamis (1/8/2019).
9. Orang Korea, Amerika, dan Inggris berminatMeski wacana ini belum resmi terealisasi, namun Nasir menyatakan sudah ada warga negara asing yang berminat memimpin PTN di Indonesia.
"Ini Agustus dari Korea sudah tawarkan diri, 'saya mantan rektor Universitas di Korea, yang biasa jadi dunia'. Apa tidak direspon positif? Amerika lagi menanyakan prosedur, Inggris juga tanyakan," kata Nasir usai acara pengambilan sumpah dokter baru ke-227 di Undip Semarang.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
