Bima Arya Ingin Luaskan Kota Bogor, Ini Alur Panjang yang Harus Dilalui

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi ide Wali Kota Bogor Bima Arya memperluas wilayahnya hingga ke sebagian teritorial Kabupaten Bogor. Perluasan wilayah itu tak cukup dengan 'deal' antara Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin saja, tapi juga butuh persetujuan DPR.

"Wilayah Kota dan Kabupaten Bogor itu diatur dalam undang-undang. Maka, penambahan dan pengurangan wilayah tidak cukup dilakukan hanya lewat kesepakatan antara Wali Kota dan Bupati saja," tutur Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, kepada wartawan, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Bima Arya Ingin Perluas Kota Bogor, Ade Yasin Belum Diajak Ngobrol

Sejak 1995, wilayah Kota Bogor seluas 11.850 ha. Luas itu sebenarnya juga merupakan hasil penambahan wilayah yang disahkan lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang ditandatangani Presiden Soeharto dan Mensesneg Moerdiono pada 6 Februari 1995.

Bila Bima Arya ingin merealisasi perluasan wilayah Kota Bogor, ada alur panjang yang harus ditempuh. Presiden perlu menyetujui rencana itu sebelum akhirnya wilayah Kota Bogor sah ditambah.

"Jadi perluasan wilayah ini perlu persetujuan Wali Kota, Bupati, persetujuan Provinsi, persetujuan Presiden melalui Kemendagri, kemudian juga harus disetujui DPR," kata Bahtiar.

Baca juga: Lirik Wilayah Kabupaten, Bima Arya Kaji Perluasan Kota Bogor

Sebelumnya, rencana perluasan wilayah Kota Bogor ini diutarakan Wali Kota Bogor Bima Arya atas dasar ingin meningkatkan pelayanan terhadap warga, meningkatkan daya dukung kota, dan mengantisipasi ledakan penduduk. Bupati Bogor Ade Yasin mengaku belum diajak bicara soal wacana itu.

"Saya belum diajak ngobrol. Itu aja," ujar Ade Yasin di gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (dnu/fjp)