Ombudsman Bicara Kemungkinan Maladministrasi di Balik Polusi Jakarta

Jakarta - Ombudsman RI mengatakan bakal masuk jika ada indikasi maladministrasi di balik polusi udara Jakarta. Ada sejumlah maladministrasi yang bisa saja terjadi sehingga membuat polusi di Jakarta.

"Misalnya ada pabrik yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD yang harusnya memiliki corong, memiliki filter, pelapis udara, tapi kemudian tidak. Artinya ada pembiaran, maka jelas itu mal," kata anggota Ombudsman Adrianus Meliala di gedung Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Dinas LH DKI: Perbandingan Sampah Jakarta-Surabaya Tak Apple to Apple

Adrianus juga memberi contoh lainnya. Misalnya, saat petugas KLHK yang harusnya melakukan tugas mengawasi kualitas udara tapi tak menjalankan tugas itu secara benar, maka hal itu bisa tergolong maladministrasi.

"Atau ada pengawas di KLHK yang harusnya melakukan tugasnya tapi kemudian tidak, berarti sudah mal. Saya kira kami masuk dari situ. Kalau kami duga ya mungkin sekali ada mal seperti itu karena tadi, rasanya aturan di Indonesia, aturan mengenai lingkungan sudah cukup lengkap, cuma tidak dilakukan, tidak dikerjakan, dibiarkan dilakukan dengan setengah-setengah, ujung-ujungnya tadi, udara yang tidak sehat," ujarnya.

Baca juga: TP4 Kejagung Bertemu Ombudsman Bahas Proyek yang Diganggu Oknum

Dia juga menyambut positif masalah polusi udara di Jakarta ini diangkat ke ranah hukum. Cara itu, menurut Adrianus, bisa meningkatkan kepekaan masyarakat pada tindakan maladministrasi.

"Bagus juga dong, karena orang makin sadar, sadar dengan kesehatan, dan memang kami kembali pada hakikat tugas kami, maladministrasi itu perlu awareness, perlu ada kesadaran, perlu ada pengetahuan. Dan kami bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang membuat itu jadi aware," pungkasnya.



Simak Juga 'Sidang Gugatan Polusi Udara Ditunda':

[Gambas:Video 20detik]

(abw/haf)