Kemendagri Cek Ada-Tidaknya Pancasila di FPI, Munarman Bertanya Balik

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan memastikan semua aspek dicek dalam perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas, termasuk FPI. Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut salah satu yang dicek adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Tjahjo mengatakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) tidak hanya menelaah perpanjangan SKT FPI, tapi juga menelaah sekitar 400.000 ormas yang terdata di Kemendagri dan Kemenkum HAM. Setiap kali izin SKT ormas tersebut habis, penelaahan akan dilakukan. Pengecekan termasuk apakah AD/ART ormas tersebut menerima Pancasila.

Baca juga: Mendagri soal FPI: Dicek Apakah Terima Pancasila atau Tidak

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menanggapi pernyataan Tjahjo. Munarman bertanya balik.

"Sejak kapan ada lembaga screening begini?" kata Munarman saat dimintai tanggapan melalui aplikasi percakapan WhatsApp, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Menhan soal FPI: Kalau Tak Sesuai Pancasila, Tak Usah di Sini

Munarman tak memberi tanggapan lebih jauh soal pernyataan Mendagri. Terkait sikap FPI terhadap Pancasila, Munarman meneruskan link YouTube Front TV yang berisi jawaban Habib Rizieq Syihab ketika ditanya tanggapannya soal kafir.

"Dengar saja sampai habis agar tidak gagal paham dengan siapa FPI," demikian keterangan yang menyertai link YouTube yang diteruskan Munarman.

Video berjudul 'Orang Budha Bertanya KAFIR berikut Jawaban Habib Rizieq' itu diunggah per 1 Maret 2019 dan bisa dilihat di channel YouTube Front TV. Dalam video itu, Habib Rizieq berbicara beberapa poin, salah satunya toleransi.


FPI Belum Kantongi Izin, Mendagri: Aturan Harus Ditaati:

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/fjp)