"Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan yang sudah dirilis dan disampaikan dari BMKG, kekeringan dimulai dari bulan Juli sampai Oktober nanti, kemudian puncaknya akan terjadi di bulan Agustus, dan kekeringan tahun ini akan melebihi kekeringan pada tahun 2018. Memang Itu risiko daerah tropis seperti itu," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Dody Usodo saat jumpa pers di gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
Dody menjelaskan kekeringan diprediksi akan melanda 28 provinsi di Indonesia. Total luas wilayah kekeringan diperkirakan akan mencapai 11 juta hektare.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan 55 kepala daerah telah menetapkan keputusan tentang siaga darurat bencana kekeringan. Sebaran wilayah siaga bencana kekeringan itu terdapat di 7 provinsi.
"Sementara itu, sebanyak 55 kepala daerah telah menetapkan surat keputusan bupati dan wali kota tentang siaga darurat bencana kekeringan. Nah di antaranya Provinsi Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan NTT," jelas Dody.
Pemerintah, jelas Dody, sudah melakukan beberapa upaya antisipasi kekeringan. Di antaranya pendistribusian air ke beberapa wilayah yang dilanda kekeringan hingga pembuatan sumur bor.
"Upaya yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait di antaranya pendistribusian air bersih data kemarin itu sudah didistribusikan 7.045.400 liter air, kemudian penambahan jumlah tangki air, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air," katanya. (eva/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini