SKT FPI Belum Diperpanjang, Mendagri Bantah Isu Politis

Jakarta - Pengajuan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas FPI saat ini masih dikaji di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mendagri, Tjahjo Kumolo, menegaskan tidak ada kepentingan politik dalam pertimbangan perpanjangan izin ini.

"Sekarang lagi teknis. Lagi dipelajari oleh Ditjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum) kami mengenai persyaratan administrasinya bagaimana, AD ART nya bagaimana, track record nya selama ini bagaimana, aktivitasnya bagaimana, itu saja," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Jokowi Bicara Pelarangan Ormas, FPI: Ini Bukan soal Yuridis Tapi Politis

FPI menilai perpanjangan SKT yang belum rampung bukan terkait masalah persyaratan yang belum dipenuhi melainkan karena ada masalah politik. Tjahjo menepisnya.

"Nggak ada, nggak ada. Yang ditelaah oleh Polpum, Dirjen Polpum kami tidak hanya FPI kok. Semua, ada 400.000 lebih ormas yang terdata baik di Kemendagri, Kementerian hukum dan HAM dan sebagainya.

Baca juga: Gerindra: FPI Tidak Bertentangan dengan Pancasila

Sebelumnya, Jokowi dalam wawancara dengan Associated Press (AP) menyebut 'sepenuhnya mungkin' melarang FPI dalam lima tahun terakhir dirinya menjabat. Jokowi menekankan pelarangan FPI ini mungkin saja dilakukan jika FPI tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI.

"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi seperti dilansir AP.


Menhan soal FPI: Kalau Tak Sesuai Pancasila, Tak Usah di Sini:

[Gambas:Video 20detik]

(imk/fjp)