Mendikbud Minta Pemprov Kurangi Jurusan di SMK yang Tak Sesuai Kebutuhan

Jakarta - Mendikbud Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah menghapus jurusan yang sudah tidak sesuai kebutuhan. Jika sudah terlanjur ada, Kemendikbud akan mengalihkan jurusan tersebut.

"Kita minta untuk dikurangi. Karena itu wewenangnya pemerintah provinsi, supaya tidak lagi membuka jurusan-jurusan yang tidak kompetitif dan jurusan yang udah terlanjur ada akan kita rekonversi. Saya tidak mau nyebut, pokoknya ada jurusan yang sudah jenuh. Karena itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada," kata Muhadjir di SMKN 1 Jakarta, Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Mendikbud: SMKN 1 Jakarta Direvitalisasi Tahun Depan

Dia mengatakan desain umum kurikulum di SMK tetap di tangan Kemendikbud. Meski begitu, Kemendikbud juga memberikan ruang pada pihak industri sebagai partner SMK dalam membentuk kurikulum.

"Yang tahu persis kebutuhan daerah itu pemprov. Tapi untuk desain umum itu urusannya Kemendikbud. Tetapi Kemendikbud juga memberikan keleluasaan kepada dunia industri untuk membantu memberikan kepada sekolah-sekolah partner, ikut merancang kurikulum di masing-masing tempat dan porsinya itu bisa sampai 70 persen, kurikulum core-nya diatur bersama dunia industri," ujarnya.

Baca juga: Mendikbud Keliling SMKN 1 Jakarta, Pantau Proses Belajar

Rencananya, Kemendikbud akan merevitalisasi sejumlah SMK tahun depan. Dana yang dikucurkan untuk setiap sekolah yang direvitalisasi mencapai Rp 7 miliar.

"Saya lupa jumlahnya tapi per sekolahan perkiraan saya minimum sekitar Rp 7 sampai 15 miliar satu sekolah," pungkasnya. (abw/idh)