"Bagi kami melodi-melodi sumbang yang disampaikan Bang Freddy adalah tambahan bentuk untuk melatih ketajaman indera pendengaran kami dalam menghasilkan permainan orkestra yang sangat indah dan akan menjadi tontonan menarik bagi rakyat Indonesia," kata Maman kepada wartawan, Minggu (28/7/2019).
Ia meminta Freddy bersabar. Sebab, kata Maman, DPP Golkar pasti akan menyelenggarakan rapat evaluasi. Maman menjelaskan rapat-rapat yan
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maman lantas mengingatkan bahwa untuk mencapai keinginan tidak boleh menghalalkan segala cara. Dia menegaskan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto akan melaksanakan tugas dengan baik hingga penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) partai pada Desember mendatang.
"Ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidra mundak cilaka. Meski pun kita menginginkan sesuatu, tidak boleh menghalalkan segala cara, tidak boleh menista, tidak boleh berkata dusta, tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh merasa yang terhebat bahkan terbenar," ujar Maman.
"Insyaallah DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Airlangga telah diberikan mandat penuh dan kewenangan penuh untuk menjalankan kapal besar Partai Golkar. Ini berdasarkan keputusan Munaslub Desember 2017 dengan prinsip sura dira jaya ningrat, lebur dening angastuti," imbuh dia.
Sebelumnya, Freddy mendorong pengurus DPP Golkar segera menggelar rapat pleno dalam rangka mengevaluasi kepengurusan. Selain itu, untuk menyaring bakal calon Ketua Umum Golkar 2019-2024.
"DPP Partai Golkar disarankan untuk jangan takut melakukan evaluasi, rapat pleno, hingga penyaringan dan verifikasi bakal calon (balon) ketua umum partai. Semua tahapan persiapan penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) harus berjalan sesuai konstitusi partai atau AD/ART partai," kata Freddy, Minggu (28/7).
Menurut Freddy, saat ini sudah terlihat berbagai potensi masalah dalam tubuh Golkar. Karena itu, lanjut dia, pengurus DPP Golkar tidak boleh tutup mata hanya demi mempertahankan kekuasaan. Freddy mengingatkan para pengurus DPP Golkar, khususnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, agar tidak bersikap otoriter.
"Penyelenggaraan agenda evaluasi dan rapat pleno akan dilihat publik sebagai tanda berkembangnya demokratisasi di tubuh partai. Sebaliknya, jika agenda-agenda tersebut ditiadakan, DPP akan dinilai tidak demokratis. Ketum Golkar dan orang-orang di sekitarnya akan dinilai otoriter," ujarnya.
Tonton video Beda Nasib Golkar-PDIP Jelang Pemilihan Ketum Tahun Ini:
(tsa/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini