Round-Up

Kontroversi Rencana 17 Agustusan di Pulau Buatan

Tim detikcom - detikNews

Sabtu, 27 Jul 2019 05:04 WIB

Jakarta - Rencana upacara HUT ke-74 RI yang akan digelar Pemprov DKI Jakarta di Pantai Maju atau Pulau D reklamasi menuai kontroversi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku masih mengkaji rencana tersebut.

Rencana pelaksanaan upacara 17 Agustus di Pulau Reklamasi ini awalnya disampaikan Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Hani Sumarno. Tempat itu dipilih sebab
Pemprov ingin mencitrakan Pantai Maju bisa diakses oleh publik.

"Biasanya upacara di Monas, kali ini berbeda, tingkat provinsi upacara HUT RI di kawasan Pantai Maju," Kata Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Hani Sumarno kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Gelar Upacara HUT RI di Pulau D Reklamasi

Alasan lain Pantai Maju dipilih sebagai lokasi upacara 17 Agustus karena pantai itu dianggap memiliki fasilitas memadai. Akses menuju lokasi juga sudah bagus.

"Yang unik karena tempatnya, lokasi berbatasan langsung (laut). Dengan jalan sehat dan sepeda santai yang disingkat Jalasena. Jalasena sudah jadi 3,6 km dari 7,6 km yang direncanakan," kata Hani.

Hani berharap Pantai Maju menjadi representasi kawasan pulau reklamasi. Menurut dia, kawasan tersebut terbuka diakses publik.

"Ini juga menjadi representasi kawasan pantai di pulau yang direklamasi ini diakses publik secara terbuka," pungkasnya.

Kritik pun muncul dari PDIP DPRD DKI Jakarta. PDIP meminta pemprov menggelar kegiatan 17 Agustus di tempat yang laik.

"Komenku sederhana, apa sih yang mau disasar dari peringatan 17 Agustus di Pulau Reklamasi itu. Peringatan 17 Agustus itu kan PDIP nilai sangat sakral. Saran saya Pemprov harus memperingati itu di tempat layak untuk dijadikan hari kemerdekaan," kata Gembong kepada wartawan, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: PDIP Kritik Rencana DKI Gelar Upacara 17 Agustus di Pulau Reklamasi

Menurut Gembong, pelaksanaan upacara di Pulau Maju malah akan menimbulkan kontroversi. Dia menyarankan Pemprov DKI mencari alternatif lain.

"Naif jika merayakan kemerdekaan di tempat yang sangat kontroversi, masyarakat masih banyak mempermasalahkan. Ngapain bikin polemik yang akhirnya membuang energi nggak produktif," jelas Gembong.

Gembong pun menyarankan lebih baik upacara dilaksanakan di Lapangan Monas atau Balai Kota. Menurutnya, tempat tersebut lebih sakral untuk memeringati hari kemerdekaan.

"Ya di tempat yang layak, kami lihat memperingati di pulau D nggak layak. Yang layak bisa di Balai Kota, Monas, jauh lebih layak, lebih sakral untuk memperingati hari kemerdekaan, dibandingkan pulau D," jelasnnya.

Baca juga: Anies soal Upacara HUT RI di Pulau Reklamasi: Masih dalam Pertimbangan

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan rencana pelaksanaan upacara 17 Agustus di Pulau D reklamasi masih dalam pengkajian. Anies mengatakan masih mencari tempat yang pas.

"Semua itu masih dalam pertimbangan. Tahun lalu kita berupacara di Lapangan Banteng. Kemudian tahun ini kita lagi mencari tempat yang pas untuk upacara besok. Salah satunya dipertimbangkan itu," kata Anies kepada wartawan di SMA Kolose Kanisius, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

Ada sejumlah faktor, menurut Anies, yang menjadi pertimbangan. Salah satunya tempat yang bisa menampung banyak orang.

"Kita semata-mata (mempertimbangkan) tempat yang cukup untuk menampung kita semua, banyak orang. Kemudian kemarin kenapa kita geser ke Lapangan Banteng? Kita coba Lapangan Banteng. Kemudian besok di mana lagi. Jadi upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus itu tempatnya selalu bervariasi. Salah satu yang dipertimbangkan di situ," sebutnya.

Halaman 2 dari 2

(knv/idn)

pulau d reklamasi pemprov dki pulau reklamasi round-up