Soal 'Koalisi Plus-plus', PD Singgung Manuver Parpol Bikin Jokowi Tak Nyaman

Jakarta - Wakil Ketua TKN Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Moeldoko, bicara kemungkinan dibentuknya 'koalisi plus-plus' alias ada tambahan partai lain yang masuk ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Terkait wacana tersebut, Partai Demokrat (PD) yang berada di luar KIK menyatakan ajakan bergabung ke koalisi pemerintah ataupun kabinet adalah kewenangan Jokowi sebagai presiden terpilih.

"Yang punya kewenangan membentuk pemerintahan kan Pak Jokowi. Jadi beliau mau ngajak siapapun saja anak bangsa untuk membantu beliau 5 tahun ke depan biarlah itu sepenuhnya menjadi kehendak bebas Pak Jokowi selaku Presiden sebagaimana diatur di konstitusi. Apapun keputusan Pak Jokowi Demokrat akan dukung," kata Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: Koalisi Jokowi Bersalin Rupa, Buka Pintu untuk Gerindra?

Jansen lalu menyinggung manuver beberapa partai politik terkait koalisi yang belakangan ini dinilainya bisa membuat Jokowi menjadi tak nyaman. Apalagi, kata Jansen, jika manuver parpol itu memunculkan permintaan 'ini itu' kepada Jokowi.

"Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pernah jadi presiden selama 10 tahun, jadi kami Partai Demokrat tahu betul lah perasaan seorang Presiden. Melihat manuver beberapa partai politik belakangan ini bisa saja membuat Pak Jokowi tidak nyaman. Apalagi jika sampai ada permintaan 'ini itu' kepada beliau," ujarnya.

Dia mengatakan PD tak ingin menambahi beban dan ketidaknyamanan Jokowi. Oleh sebab itu, Jansen mengatakan partainya berharap siapapun yang diajak bergabung ke koalisi atau kabinet adalah berdasar kehendak bebas Jokowi.

"Karena kami paham itu, Partai Demokrat tidak ingin lah menambahi beban dan ketidaknyamanan Pak Jokowi. Biar lah siapapun yang nanti yang dipilih Pak Jokowi masuk ke kabinetnya karena kehendak bebas beliau," ucapnya.

Baca juga: Moeldoko: TKN Akan Dibubarkan, Selanjutnya Bisa Jadi Koalisi 'Plus-plus'

Wacana 'koalisi plus-plus' ini disampaikan Moeldoko saat bicara tentang pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Dia lalu menyebut koalisi yang ada saat ini juga bisa saja berubah menjadi 'koalisi plus-plus' yang artinya ada tambahan parpol di dalamnya. Meski demikian, dia belum mengungkap partai mana yang akan diajak bergabung ke koalisi.

"Ya bisa saja koalisi yang kemarin terbangun lalu ada tambahan lagi, itu namanya plus-plus," jelas Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/7).


Simak Video "Soal Pertemuan Mega-Prabowo, PD: Prabowo Belajar dari AHY"

[Gambas:Video 20detik]

(haf/haf)