"Yang punya kewenangan membentuk pemerintahan kan Pak Jokowi. Jadi beliau mau ngajak siapapun saja anak bangsa untuk membantu beliau 5 tahun ke depan biarlah itu sepenuhnya menjadi kehendak bebas Pak Jokowi selaku Presiden sebagaimana diatur di konstitusi. Apapun keputusan Pak Jokowi Demokrat akan dukung," kata Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, Kamis (25/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pernah jadi presiden selama 10 tahun, jadi kami Partai Demokrat tahu betul lah perasaan seorang Presiden. Melihat manuver beberapa partai politik belakangan ini bisa saja membuat Pak Jokowi tidak nyaman. Apalagi jika sampai ada permintaan 'ini itu' kepada beliau," ujarnya.
Dia mengatakan PD tak ingin menambahi beban dan ketidaknyamanan Jokowi. Oleh sebab itu, Jansen mengatakan partainya berharap siapapun yang diajak bergabung ke koalisi atau kabinet adalah berdasar kehendak bebas Jokowi.
"Karena kami paham itu, Partai Demokrat tidak ingin lah menambahi beban dan ketidaknyamanan Pak Jokowi. Biar lah siapapun yang nanti yang dipilih Pak Jokowi masuk ke kabinetnya karena kehendak bebas beliau," ucapnya.
Wacana 'koalisi plus-plus' ini disampaikan Moeldoko saat bicara tentang pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Dia lalu menyebut koalisi yang ada saat ini juga bisa saja berubah menjadi 'koalisi plus-plus' yang artinya ada tambahan parpol di dalamnya. Meski demikian, dia belum mengungkap partai mana yang akan diajak bergabung ke koalisi.
"Ya bisa saja koalisi yang kemarin terbangun lalu ada tambahan lagi, itu namanya plus-plus," jelas Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/7).
Simak Video "Soal Pertemuan Mega-Prabowo, PD: Prabowo Belajar dari AHY"
(haf/haf)