Bertemu Formappi, Ketua DPR Pamer Kinerja

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan DPR tidak berhenti membenahi diri, meski sudah menjelang akhir masa jabatan. Ia pun memamerkan sejumlah capaian DPR selama kepemimpinannya.

Hal itu disampaikan Bamsoet dalam pertemuan dengan pengurus Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019). Pengurus Formappi yang hadir antara lain Ketua Formappi I Made Leo Wiratma, Lucius Karus, Veronica W Sulistyo, Albert Purwa, M Djabijono, Yani Kardono dan Subiyanto.

Salah satu capaian kinerja yang disebutkan Bamsoet adalah kerja sama DPR-Lemhanas untuk memberikan pembekalan Pancasila kepada anggota dewan.

Baca juga: Perlu Oposisi Kuat, Gerindra Disarankan Tak Merapat ke Jokowi

"Bekerja sama dengan Lemhanas, melalui pembekalan tersebut kita berharap wajah DPR RI 2019-2024 akan meningkat lebih baik dari periode sebelumnya. Mulai tahun 2018, kita juga sudah buat aplikasi DPR NOW sebagai bentuk transparansi kinerja, mendekatkan DPR RI dengan rakyat, serta sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik," ujar Bamsoet.

Selain itu, dia memperlihatkan kepada Formappi sistem kontrol berbasis digital yang berada di ruang kerja Ketua DPR RI, sebagai turunan dari keberadaan aplikasi DPR NOW. Lewat sistem kontrol itu, semua kegiatan di setiap komisi dapat dipantau.

"Hingga 24 Juli 2019, pengguna DPR NOW mencapai 10.298. Masyarakat juga sangat aktif menyampaikan aspirasi. Sejak diresmikan pada 29 Agustus 2018 hingga 24 Juli 2019 sudah ada 385 aduan yang disampaikan masyarakat. Komisi X paling banyak menerima aduan, mencapai 91 aduan," sebutnya.

Baca juga: Bubarnya Koalisi dan Rentetan Pertemuan Politik Pasca-coblosan

Tak hanya itu, Bamsoet juga memaparkan sejumlah RUU yang berhasil diselesaikan DPR. Kemudian, dia memamerkan pengesahan DPR terhadap pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril.

"Di bidang pengawasan, DPR RI telah menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden RI agar saudari Baiq Nuril Maknun dapat diberikan amnesti. Di samping itu, DPR melalui Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII telah melakukan pengawasan terhadap temuan adanya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan pabrik Mie Instan milik PT. Indofood Tbk di Medan, Sumatera Utara. Panja ini meminta kepada Pemerintah untuk melakukan proses hukum terhadap temuan tersebut," ucap Bamsoet.



Simak Juga 'Banyak Kursi Kosong di Rapat Paripurna DPR':

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/rvk)