Haedar: Oposisi Perlu untuk Kontrol Pemerintah

Yogyakarta - Usai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat hari ini, Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak ada koalisi maupun oposisi. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, oposisi diperlukan sebagai checks and balances suatu Pemerintahan.

"Pemerintah perlu partner untuk kritik, untuk masukan, untuk kontrol. Sehingga kemudian demokrasi itu berjalan sebagaimana mestinya. Checks dan balances dalam sistem politik nasional itu tentu harus menjadi penting dalam sistem politik, di mana partai politik menjadi penyangganya," ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro No. 23, Kota Yogyakarta, Rabu (24/7/3019).

"Sedangkan posisi ormas itu mencair, posisi ormas seperti Muhammadiyah dan NU itu menjadi kekuatan masyarakat untuk mencerahkan dan mencerdaskan, tentu juga ada fungsi kontrol sebagai moral dan lain sebagainya," imbuh Haedar.

Perlu diketahui, checks and balances system, atau sistem pengawasan dan keseimbangan pada suatu pemerintahan. Hal itu untuk menjamin bahwa masing- masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya.

Haedar melanjutkan, check and balances dapat diartikan sebagai oposisi. Selain itu, ia menilai oposisi harus ada dalam setiap sistem pemerintahan.

"Oposisi itu kan checks and balances, dan itu diperankan oleh partai politik. Nhah, monggo, itu kan urusan dan wilayahnya partai politik. Tapi apapun itu, negara demokrasi memerlukan keseimbangan yang disebut checks and balances," ucap Haedar.

Baca juga: Haedar: Ada Pesan Nilai Pertemuan Megawati dan Prabowo

"Karena setiap kebijakan manusia itu selalu ada kelirunya dan kekurangannya, di situlah perlu checks and balances," sambungnya.

Haedar menambahkan, dengan adanya checks and balances juga perlu dilakukan oleh partai pendukung pemerintah. Hal itu agar terdapat filter unuk setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Bahkan bagi partai-partai pendukung pemerintah pun saya yakin meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan yang perlu diluruskan, perlu direvisi, perlu disempurnakan itu juga jadi bagian politik partai pendukung," ujarnya.

"Jangan dari dalam semua (kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah) benar tanpa ada kesalahan. Dan sebaliknya, parpol dari luar (menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah) salah tanpa ada benarnya. Jadi saya pikir untuk politik di Indonesia ini praktikanlah politik Pancasila," imbuh Haedar.

Baca juga: Megawati Usai Bertemu Prabowo: Tak Ada Koalisi, Tak Ada Oposisi

Simak Juga 'Bakmi Jawa, Nasi Goreng, dan Arah Koalisi':

[Gambas:Video 20detik]

(bgk/bgs)