Cegah Bencana, JK Minta Lahan Bekas Tambang Segera Direklamasi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta lahan bekas tambang di berbagai daerah kembali dihijaukan menjadi hutan. JK menilai lahan bekas tambang banyak menimbulkan bencana bagi warga sekitar.

"Bagaimana soal tambang yang ada izinnya atau tidak ada izinnya, setelah (jadi) eks lahan tambang, harus dibikin reklamasi. Itu kan UU. Akibatnya seperti yang saya katakan tadi: banjir. Kemarin saja yang paling banyak korbannya di Konawe dan Samarinda. Semua daerah tambang akibat hutan-hutan dibabat," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Anies Terbitkan IMB Reklamasi, JK: Kita Harus Realistis dan Pragmatis

JK telah bertemu dengan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri ESDM Igansius Jonan, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dia meminta permasalahan lahan bekas tambang segera diselesaikan.

"Ini kan berlangsung terus, jadi yang ditinggalkan, yang sudah selesai satu daerah direklamasi, baru dibuka yang lain. Ini kadang-kadang ditinggalkan begitu saja. Apalagi yang tidak ada izinnya," jelasnya.

Baca juga: Mamuju, Dijagokan JK Jadi Ibu Kota tapi Rawan Bencana

JK menuturkan mekanisme pengelolaan lahan bekas tambang sudah diatur dalam undang-undang. Tapi, menurutnya, banyak kepala daerah yang tidak melakukan pengawasan mengenai hal itu pada masa lalu.

"Ada di UU, jelas semuanya. Dia harus reklamasi. Ada dana jaminannya, tapi ada juga di daerah yang diterbitkan gubernur atau bupati. Itu tidak jalan zaman dulu," sebutnya. (fdu/knv)